Agus dan Chatib Enggan Sebut Faktor Jokowi
KATADATA ? Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo dan Menteri Keuangan M Chatib Basri enggan menyebut faktor Joko Widodo (Jokowi) yang menyebabkan indeks harga saham gabungan (IHSG) dan kurs rupiah menguat drastis pada akhir pekan lalu.
Menurut Agus, perekonomian Indonesia tidak tergantung pada sosok figur. Penguatan rupiah dan indeks pada akhir pekan lalu terjadi lantaran tren yang sudah terjadi sejak awal tahun. Apalagi investor sudah mengamati situasi ekonomi Indonesia sejak tahun lalu. ?Justru saya melihat bukan figur ya,? kata Agus di Jakarta, Senin (17/3).
Pemerintah dan BI, kata dia sudah melakukan sejumlah langkah untuk bisa menjaga kepercayaan dunia, seperti menjaga defisit neraca transaksi berjalan.
Seperti diberitakan, pengumuman Jokowi sebagai calon presiden (capres) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada Jumat akhir pekan lalu telah mendorong penguatan IHSG dan nilai tukar rupiah. Indeks tercatat naik 3,2 persen ke level 4.878,6 poin, sedangkan rupiah menguat 23,8 poin atau 0,21 persen di level Rp 11.363 per dolar Amerika Serikat (AS).
Lebih lanjut Agus berharap, munculnya nama calon presiden yang diterima pasar dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia. Menurut dia, nama-nama calon presiden yang muncul melalui proses transparan dan akuntabilitas dapat membantu meningkatkan kepercayaan dunia terhadap Indonesia.
Saat ini, investor mengamati perkembangan politik di Indonesia, terutama situasi pemilihan umum (pemilu) apakah dapat berlangsung aman atau bergejolak. ?Kekhawatiran itu wajar kalau ada. Tetapi ketika muncul nama calon presiden, yang terutama bisa diterima pasar. ini adalah kita harapkan membuat kepercayaan dunia baik dan semakin baik,? tutur Agus.
Hal senada disampaikan M Chatib Basri. Dia mengatakan, penguatan indeks dan rupiah lebih dipengaruhi faktor lokal. Namun dia tidak mau menyebutnya sebagai dampak dari pengumuman Jokowi sebagai calon presiden. ?Apakah karena pencapresan Pak Jokowi? Saya tidak tahu,? katanya yang ditemui seusai penandatanganan kerjasama pertukaran data antara Ditjen Pajak dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (17/3).
