Siapapun Presidennya, Perlu Naikkan Harga BBM
KATADATA ? Siapapun calon presidennya, Indonesia akan menghadapi masalah fiskal terutama besarnya subsidi bahan bakar minyak (BBM). Presiden baru kemungkinan akan menaikkan harga BBM bersubsidi dan memiliki program konversi BBM ke gas.
?Saat ini masalah fiskal kan belanja pemerintah besar, itu bisa diatasi dengan mengurangi subsidi jangka panjang,? ujar Kepala ekonom Bank Danamon Anton Gunawan di Jakarta, Selasa (18/3).
Menurutnya, kandidat dengan pola kepemimpinan yang dianggap dapat mendorong infrastruktur akan dinilai positif oleh pasar. Ketika ditanya mengenai efek Joko Widodo, Anton mengakui investor memang bergairah dengan pencalonan pria yang akrab disapa Jokowi ini. Sebab Jokowi dianggap mampu mendorong pembangunan infrastruktur dan pemilihan kabinet diharapkan tidak berdasarkan koalisi. ?Dengan leadership yang baru diharapkan akan memberikan optimisme,? ujarnya.
Pada dasarnya, lanjutnya, kalangan dunia usaha menginginkan stabilitas makro dan mengatasi sumbatan ekonomi. Presiden ke depan perlu mengurangi sumbatan ekonomi (bottleneck), meningkatkan infrastruktur, dan kebijakan makro yang harus dijaga. ?Dulu sebetulnya jika PDI-P bagus dalam memilih orang di kabinet,? ujarnya.
Terkait kenaikan pasar saham yang tinggi setelah pengumuman Jokowi sebagai calon presiden, Anton mengatakan pasar memang bereaksi positif dengan berita itu. Namun selain faktor tersebut, ia mengingatkan dalam dua bulan ini pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil yang positif. Perbaikan itu mulai dari defisit transaksi berjalan yang membaik, inflasi yang terkendali, sehingga membuat rupiah terus menguat.
Penguatan rupiah, lanjut Anton, masih akan terus terjadi sepanjang tahun ini. Indikator yang membalikkan rupiah ke angka Rp 12.000 per dolar AS masih belum terlalu kuat. Ia memperkirakan hingga akhir tahun rupiah berada di angka Rp 11.060 per dolar.
Senada dengan Anton, Ekonom Utama Perwakilan Bank Dunia di Jakarta, Jim Brumby pun setuju presiden baru Indonesia nantinya akan menghadapi masalah tingginya subsidi BBM dan listrik, yang dapat menekan keuangan negara.
Ia menyarankan, agar pemerintahan selanjutnya untuk mengeluarkan kebijakan mengurangi subsidi dengan menaikkan harga BBM. ?Menaikkan ada dua, bisa Rp 8.500 per liter, atau menaikkan harga sebesar 50 persen,? kata dia.
