Kemenkeu: Kenaikan Harga BBM Perlu Bertahap
KATADATA ? Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuka wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada tahun ini. Kenaikan harga itu masuk dalam rekomendasi kebijakan untuk pengurangan subsidi energi yang disusun oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF).
Dalam rekomendasi yang dipublikasikan pada 28 Maret 2014 tersebut, BKF mengusulkan kenaikan harga energi, baik BBM dan listrik, dilakukan secara bertahap hingga mencapai harga keekonomiannya. Hal itu supaya masyarakat yang mampu didorong memikul beban yang lebih tinggi dibanding yang tak mampu. Dengan demikian, subsidi hanya akan diberikan kepada pihak yang menerima.
Rekomendasi lainnya yaitu pemerintah harus mendorong pengembangan inovasi dalam pengadaan sumber energi terbarukan. (Baca: Kemenkeu Kaji Kenaikan Harga BBM Tahun Ini)
Kajian yang ditulis Pusat Kebijakan Ekonomi Makro ini memaparkan dalam skala nasional, subsidi BBM telah menjadi tema terbesar dalam wacana pengelolaan ekonomi makro Indonesia saat ini. Jika sebelum dekade 2000-an, subsidi BBM bukan menjadi masalah utama dalam wacana pembangunan.
Namun pada dekade saat ini merupakan agenda terbesar yang dianggap membebani fiskal. Terlebih produksi minyak bumi Indonesia semakin merosot dan masuk menjadi negara pengimpor minyak, sehingga subsidi BBM dianggap sebagai beban. Diperkirakan 22 tahun lagi sumber BBM akan habis, kecuali ada sumur baru.
BKF menulis mayoritas pengkonsumsi BBM adalah golongan masyarakat menengah ke atas. Konsumsi premium bersubsidi selama tiga tahun terakhir rata-rata meningkat sebesar 10 persen dan solar 9 persen.
