Kode Etik BPK Perlu Diperketat
KATADATA ? Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dinilai perlu memperketat penerapan kode etik bagi anggotanya, terutama yang memiliki preferensi politik tertentu. Hal ini sesuai dengan rekomendasi Najwyzsja Izba Kontroli atau BPK Polandia yang telah melakukan penelaahan sejawat (peer review) pada 2013-2014.
?Itu harus dicek independensinya. BPK perlu periksa apakah dia datang independen atau tidak,? kata Harry Azhar Aziz, anggota Komisi Keuangan DPR, saat dihubungi Katadata. ?Tapi untuk hindari itu (pengaruh) menurut saya perlu ada kode etik BPK.?
Sebelumnya, Najwyzsza Izba Kontroli atau BPK Polandia merekomendasikan agar anggota BPK mengundurkan diri dari keanggotaan organisasi politik, dan menarik diri dari kegiatan politik selama masa jabatannya. Butir rekomensasi tersebut merupakan hasil penelahaan sejawat (peer review) selama periode 2013-2014. (Baca: Aktivitas Politik Anggota BPK Disorot)
BPK Polandia menilai, keterlibatan anggota BPK dalam aktivitas politik berpotensi melanggar kode etik The International Organisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) yang menjadi payung auditor negara di seluruh dunia, di mana Indonesia menjadi salah satu anggotanya. Penelaahan oleh BPK Polandia ini pun termasuk dalam program INTOSAI, sebagai sistem kontrol bagi BPK
Menurut Harry, DPR maupun pemerintah tidak dapat mengintervensi BPK untuk melarang anggotanya beraktivitas di bidang politik. Namun, dalam undang-undang memang setiap anggota BPK harus melepaskan keanggotaannya di partai politik.
