Pidato Ketua DPR, Akui Ada Krisis 2008
KATADATA ? Saat krisis ekonomi global terjadi pada 2008, DPR mengkhawatirkan dampaknya yang mulai dirasakan di Indonesia. DPR kemudian meminta pemerintah melakukan langkah-langkah cepat agar krisis ekonomi di Indonesia bisa dikendalikan dan dampaknya tidak meluas.
Kekhawatiran ini terlihat dari pidato Ketua DPR Agung Laksono pada beberapa sidang paripurna. Dalam pidato penutupan masa sidang I pada 30 Oktober 2008, Ketua DPR Agung Laksono meminta pemerintah berhati-hati dalam mengelola perekonomian negara. Ini karena krisis keuangan di Amerika belum mereda.
?Pemerintah harus bekerja keras dengan meningkatkan koordinasi dan sinergi antara fiskal dan moneter, supaya dampak ekonomi global tidak terlalu keras menggoncang ekonomi Indonesia,? Kata Agung Laksono.
Agung juga menyebutkan tiga peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) yang diterbitkan pemerintah sebagai langkah-langkah darurat menghadapi krisis. Ketiga Perpu yang dikeluarkan pemerintah adalah No. 2 Tahun 2008 tentang Bank Indonesia, No.3 tahun 2008 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Perpu No. 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK).
Agung Laksono menyoroti nilai tukar rupiah yang sejak September 2008 semakin turun dan sempat berada di level Rp 11.000 per dolar Amerika. Jauh dari target APBN perubahan sebesar Rp 9.100 per dolar Amerika. Dewan meminta kepada Bl dan Pemerintah untuk menerapkan langkah-langkah spektakuler untuk menahan laju pelemahan rupiah agar tidak semakin terpuruk. "Rupiah harus dikembalikan pada tingkat yang realistis,? kata Agung Laksono.
Di bagian akhir pidatonya, Ketua DPR menjelaskan krisis keuangan global akan berdampak pada pengurangan permintaan terhadap produk ekspor. Ini akan berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK). DPR kemudian meminta pemerintah mengantisipasi dengan memberikan insentif kepada industri berorientasi ekspor.
