Fasilitas Riset dan Infrastruktur Sawit Masih Minim
KATADATA ? Kalangan pengusaha mendesak pemerintah menggencarkan riset dan memperbaiki infrastruktur. Hal ini dibutuhkan demi memuluskan rencana hilirisasi dan pengembangan produk baru dari komoditas minyak sawit (CPO).
Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia (GPPI) Soedjai Kartasasmita mengatakan sampai saat ini riset mengenai sawit di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan kompetitor utama, Malaysia. Hanya ada satu lembaga pengembangan sawit yang dimiliki Indonesia, yaitu Pusat Penelitian Kelapa Sawit Indonesia (PPSKI). Itupun tidak dibiayai secara optimal oleh pemerintah.
Masalah infrastruktur juga menjadi krusial, karena bisa meningkatkan biaya logistik. Sehingga menyebabkan daya saing pengusaha Indonesia merosot.?Produk kita (Indonesia) tidak kompetitif, jadi yang untung itu Malaysia dan Singapura,? ujarnya seperti dikutip harian Bisnis Indonesia, Rabu (28/5).
Selain itu, kata Soedjai, ada juga dua masalah lain yang harus dibenahi, yaitu masalah insentif dan upaya menangkis serangan kampanye hitam yang dilancarkan kelompok lembaga asing.
Jika pemerintah tidak mau memberikan insentif dalam pengelolaan biodiesel, maka perusahaan tidak akan tergerak ke industri tersebut. Menurutnya, biodiesel tidak akan mampu bersaing dengan bahan bakar fosil yang bersubsidi.
Kecerdikan pemerintah dalam menangkis kampanye hitam juga sangat diperlukan. Dia mencontohkan, Malaysia yang memiliki kantor diplomatik khusus kelapa sawit di jantung Eropa, yaitu Brusel dan Belgia untuk menghadapi segala tuduhan terhadap produk sawit.
