Ekonom: Mustahil Kebocoran Negara Hingga Rp 7.200 Triliun
KATADATA ? Beberapa Ekonom mempertanyakan pernyataan calon presiden (capres) Prabowo Subianto yang menyebut kebocoran kekayaan negara setiap tahunnya mencapai Rp 7.200 triliun. Saat debat calon Presiden yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Minggu malam (15/6), Prabowo mengutip pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad pada September 2013 mengenai kebocoran tersebut. Sementara tim Ekonomi Prabowo sendiri menghitung kebocoran yang terjadi hanya Rp 1.000 triliun.
Ekonom Universitas Padjajaran Kodrat Wibowo mengatakan bahwa kebocoran yang disampaikan Prabowo sangatlah tidak mungkin."Ya nggak mungkin ada kebocoran sebesar itu, APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional) saja tidak sampai segitu. Kalau iyaa (pernyataan tersebut benar) kita sudah rugi. Kenyataanya kan nggak," ujarnya, di Jakarta, Senin (16/6).
Menurutnya pernyataan Prabowo ini, lebih besar dari pernyataan ayahnya, Soemitro Djojohadikusumo pada masa orde baru. Pada masa pemerintahan orde baru, tepatnya pada periode Pembangunan Lima Tahun (Pelita) V, Soemitro mengatakan ada kebocoran yang terjadi di perekonomian Indonesia sekitar 30 persen.
Kebocoran yang dimaksud Soemitro adalah mengenai pemborosan, yang membuat ekonomi biaya tinggi di Indonesia. Perhitungan Soemitro mengacu pada ICOR (Incremental Capital Output Ratio) atau rasio tambahan investasi terhadap tambahan hasil produksi.
Selama masa Pembangunan Lima Tahun (Pelita) V, investasi di sektor publik dan swasta mencapai 33,4 persen, sementara laju pertumbuhan ekonominya sebesar 6,8 persen. Hal ini membuat tingkat ICOR pada periode tersebut berada pada level 4,9 (33,4:6,8 = 4,9). Tingkat ICOR tersebut dianggap terlalu tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN yang umumnya berada pada tingkat 3-3,5.
Dari rasio ICOR yang cukup tinggi ini, Soemitro berpendapat ada pemborosan sekitar 30 persen dari penambahan investasi, sehingga tidak berimbas besar terhadap pertumbuhan pendapatan. Perhitungan sederhananya tingkat ICOR Indonesia dikurangi tingkat kesenjangan antara tingkat tabungan nasional (29,9 persen) dan pertumbuhan investasi (34,4 persen). Hasilnya adalah 1,5, yang merupakan 30 persen dari ICOR.
Berbeda dengan pernyataan Prabowo yang mengutip keterangan Ketua KPK, dan belum jelas perhitungannya dari mana. Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri mempertanyakan perhitungan kebocoran tersebut yang mencapai hampir 90 persen produk domestik bruto (PDB). Karena APBN Indonesia saat ini saja Rp 1.800 triliun, dan PDB nasional tidak sampai Rp 10.000 triliun.
"Jadi kalau Rp 7.200 triliun itu bukan kebocoran. Itu bendungan bobol atau tsunami yang membuat banjir publik Indonesia," ujar Faisal.
Faisal juga menyangkan bahwa data tersebut didapat Prabowo dari Ketua KPK. Karena perhitungan mengenai kebocoran kekayaan negara bukanlah wilayah kerja KPK. "Jadi jangan berbohonglah, dan Abraham Samad jangan ngomong seperti itulah. Berantas saja korupsi. Ini kan bukan domain dia," ujarnya.
