Pasar Ingin Golkar Gabung Koalisi Jokowi
KATADATA ? Pasar menginginkan Golkar bergabung dengan koalisi partai pendukung pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla. Bergabungnya partai berlambang beringin itu diprediksi akan membuat pemerintahan Jokowi menjadi efektif.
Budi Fransidy, analis Asosiasi Analis Efek Indonesia (AAEI), menilai efektivitas pemerintahan akan mempengaruhi kinerja indeks saham dan kurs rupiah. Apabila Golkar bergabung ke koalisi Jokowi maka kekuatan kursi di parlemen akan lebih dari 50 persen. Ini diperkirakan akan membuat pemerintahan Joko Widodo selama lima tahun ke depan akan lebih stabil.
Selain itu, Budi juga melihat selama ini partai Golkar tidak pernah berada di pihak oposisi. Makanya, partai Golkar diperkirakan bakal ikut bergeser ke pendukung pemerintah.
?Golkar tidak pernah di luar pemerintah. Jadi kalau pindah (pasar) akan berubah, jadi relatif aman,? kata dia di Jakarta, Kamis (10/7).
Di parlemen periode 2014-2019, jumlah kursi partai-partai pendukung Jokowi tercatat hanya 207 kursi atau hanya 37 persen. Jumlah kursi ini tidak akan cukup untuk menopang pemerintahan Jokowi jika berhadapan dengan DPR.
Situasi ini dianggap telah menimbulkan ketidakpastian di pasar. ?Cukup berat buat Jokowi karena dia akan berhadapan dengan parlemen yang sepenuhnya tidak mendukung dia,? kata Eric Sugandi, ekonom Standard Chartered Indonesia, saat dihubungi Katadata, Kamis (10/7).
Namun bisa saja, pemerintahan Jokowi menjadi lebih kuat kalau ada perpindahan dukungan partai-partai yang dalam pilpres menjadi lawan Jokowi. ?Kecuali kalau ada pembelotan di antara partai-partai lawan yang pindah ke kubu dia (Jokowi),? kata dia.
Alhasil dengan situasi ini, posisi Golkar menjadi penting. Lantaran partai ini memiliki 91 kursi di parlemen yang menjadikannya penentu di dalam pengambilan kebijakan di parlemen. Dengan tambahan kursi Golkar, maka koalisi pendukung Jokowi di DPR menjadi 298 kursi atau 53,2 persen.
Menurut Eric, pasar mungkin beranggapan situasi ini mirip seperti pilpres pada 2004 ketika itu Golkar juga mengalami perpecahan saat pemilihan presiden.
