Solusi Politisi PDIP Agar Jokowi Tidak Naikkan BBM

KATADATA ? Beberapa politisi PDIP yang menolak rencana pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi, mengungkapkan alasan penolakkannya. Mereka juga mengusulkan solusi yang bisa dilakukan oleh Jokowi untuk bisa mendapatkan anggaran demi menjalankan program-program pemerintahannya mendatang.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Maruarar Sirait mengatakan alasan dirinya menolak rencana presiden mendatang yang diusulkan partainya tersebut, karena masih banyak cara yang bisa dilakukan dalam menciptakan dan memperbesar ruang anggaran. Salah satu yang bisa dilakukan adalah mengurangi biaya impor minyak. Selama ini impor minyak banyak dilakukan oleh pihak swasta. Jika impor minyak ini dilakukan oleh pemerintah langsung dengan negara penghasil minyak, maka biaya impor masih bisa ditekan.

Menekan biaya minyak juga harus dilakukan dengan memberantas mafia migas. Pemberantasan mafia migas ini akan sangat besar pengaruhnya bagi keuangan negara. Menurutnya dalam pengelolaan migas, masih banyak ketidakefisienan dalam pengelolaan migas.

?Apakah kita sudah menghitung berapa produksi dan biaya untuk migas?" ujar Maruarar kepada Katadata, Jumat (29/8)

Penghematan anggaran juga harus dilakukan, seperti perjalanan dinas. Menurut Maruarar, Jokowi juga melakukan pemotongan anggaran perjalanan dinas pada saat menjadi Gubernur DKI.

Hal lain yang bisa dilakukan pemerintah adalah menunda pembangunan gedung-gedung pemerintahan yang tidak perlu. Kemudian meningkatkan penerimaan yang ada dan mencari sumber penerimaan yang baru, seperti menerapkan cukai pada minuman bersoda, pajak penjualan barang mewah (PPnBM) untuk mobil murah, dan penerimaan baru lainnya.

Politisi PDIP lainnya Rieke Diah Pitaloka mengatakan dampak kenaikkan harga BBM bersubsidi sangat besar bagi rakyat. Penolakan Rieke terhadap rencana Jokowi ini mengacu pada pembahasan rapat antara komisi XI DPR dengan pemerintah mengenai dampak dari kenaikkan harga BBM bersubsidi.

Dalam rapat tersebut terungkap bahwa setiap kenaikan BBM sebesar Rp 1.000 per liter, akan menciptakan inflasi sebesar 1,43 persen. Tingkat kemiskinan pun naik 0,61 persen, yaitu sebanyak 1,5 juta orang. Sementara, setiap kenaikan BBM senilai Rp 500 per liter, diperlukan tambahan penghasilan baru setiap rumah tangga sebesar Rp 100.000 per bulan.