Pembayaran Gaji Karyawan Merpati Dibebankan ke Pemerintah Baru

KATADATA ? Beban gaji karyawan PT Merpati yang mencapai  Rp 1 triliun akan menjadi beban pemerintah baru. Pasalnya hingga kini pemerintah sekarang belum menentukan opsi menyelesaikan seluruh tunggakan tersebut. 

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengatakan saat ini pihaknya sedang berupaya menyelesaikan masalah Merpati seperti pembayaran utang dan gaji karyawan. Namun, saat ini hanya pemerintah hanya bisa mengupayakan pembayaran tunggakan gaji karyawan. 

Ada beberapa alternatif yang sudah disiapkan, tapi Dahlan belum bisa menyebutkan opsi apa saja yang yang akan dilakukan. Dia khawatir hal itu justru kembali menjadi polemik, sebab opsi yang disiapkan tidak hanya melibatkan Kementerian BUMN.

"Sebelum masa akhir jabatan saya akan menyelesaikan (tunggakan gaji karyawan), meskipun belum bisa penuh (dibayar)," ujarnya di gedung DPR, Jakarta, Jumat (26/9).

(Baca: Selesaikan Gaji Karyawan Merpati, Dahlan Kirim Surat ke Menkeu)

Menurut dia, dalam sisa pemerintahan yang singkat hanya memungkinkan untuk mencari solusi memenuhi hak gaji karyawan. Sementara untuk pembayaran utang yang mencapai Rp 15 triliun, hingga kini masih menemui jalan buntu. Mengingat seluruh aset Merpati yang diharapkan bisa dijual dan memperkecil kerugian, ternyata sudah dijadikan agunan untuk memperoleh pinjaman. 

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) hari ini, Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Dahlan untuk menyelesaikan utang Merpati sebelum jabatanya berakhir. Bahkan Anggota komisi VI DPR dari Fraksi Partai Demokrat Ferrari Roemawi  mengatakan dalam rapat panitia kerja DPR sebelumya, meminta pemerintah mencari solusi supaya Merpati beroperasi kembali.

Namun, kemungkinan untuk melakukan hal tersebut sangat kecil. Sehingga DPR meminta pemerintah setidaknya dapat menyelesaikan tanggungan gaji karyawan. "Pemerintah baru harus menyelesaikan ini, setidaknya membayar tunggkan gaji karyawan secara penuh," kata Ferrari.

Menurut Ferrari, pemerintah baru harus memberikan penyertaan modal negara (PMN) untuk melunasi utang tersebut. Meskipun dana yang harus dikeluarkan besar, tetap saja pemerintah harus bertanggung jawab menyelesaikan. "Kalau gak ada cara lain gimana? Merpati kan perusahaan milik pemerintah," ujarnya.