Dunia Usaha Masih Optimistis dengan Pemerintahan Jokowi

Image title
Oleh
15 Oktober 2014, 16:47
Joko Widodo KATADATA | Arief Kamaludin
Joko Widodo KATADATA | Arief Kamaludin
KATADATA | Arief Kamaludin

KATADATA ? Kalangan dunia usaha masih optimistis pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla akan berjalan mulus. Meski jumlah kursi partai koalisi pendukung pemerintah di parlemen lebih sedikit dari koalisi partai pendukung Prabowo Subianto.

Dalam survei yang dilakukan Bisnis Indonesia selama periode 18 Agustus-1 Oktober 2014 terhadap 200 responden, mayoritas menyatakan optimistis dengan pemerintahan Jokowi.

Responden yang berasal dari kalangan profesional dengan jabatan mulai dari general manager, direksi, hingga komisaris di perusahaan swasta dan BUMN tersebut menyatakan 52 persen tetap yakin pemerintahan Jokowi akan menciptakan perbaikan.

Sebanyak 23,5 persen responden bahkan sangat yakin dengan pemerintahan Jokowi. Hanya 4,6 persen responden menyatakan tidak yakin, dan 1,5 persen berpendapat sangat tidak yakin pemerintahan Jokowi - JK akan mulus. Sementara 18,4 persen responden menyatakan netral.

?Hasil survei ini menunjukkan dunia usaha percaya pemerintahan Jokowi-JK mampu melakukan perubahan-perubahan sesuai ekspektasi mereka,? kata Arif Budisusilo, Direktur Riset Bisnis Indonesia, dalam paparan survei di Mercantile Club, Jakarta, Rabu (15/10).

Di mata kalangan dunia usaha, pemerintah harus memberikan kemudahan birokrasi dan perizinan untuk meningkatkan investasi tersebut. ?Izin investasi harus lebih cepat,? kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Franky Sibarani di tempat yang sama.

Dari segi politik dan pemerintahan, pelaku usaha menganggap penegakan hukum  harus menjadi prioritas pemerintahan Jokowi. Ini terutama menyangkut profesionalitas penegak hukum.

Di tempat yang sama, ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri meyakinkan para pengusaha agar tidak perlu khawatir kebijakan Jokowi-JK akan dijegal oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menurutnya, Koalisi Merah Putih tidak akan solid di parlemen. ?Persekutuan rapuh karena bukan berdasarkan ideologi, melainkan kepentingan jangka pendek dan pragmatis,? paparnya.

Reporter: Arnold Sirait
Editor: Arsip
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...