Waspada Ekspektasi Berlebihan Terhadap Pemerintahan Baru
KATADATA ? Analis mewaspadai ekspektasi berlebihan pasar terhadap Joko Widodo pada awal pemerintahannya, akan menjadi bumerang bagi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tahun depan. Pasalnya, masih ada banyak tantangan yang akan menghadang perekonomian Indonesia di tahun tersebut.
"Ekspektasinya (pasar) besar sekali. Padahal itu (pertumbuhan ekonomi tinggi) hampir tidak mungkin. Jadi, begitu Jokowi underperform, akan dicap jelek. Pasar akan sentimen negatif," ujar Analis First Asia Capital David Nathanael Sutyanto, dalam paparannya, di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (23/10). (Baca: Pemerintahan Baru Sulit Gerakkan Ekonomi dengan Cepat)
Menurut David, ada beberapa tantangan bagi perekonomian Indonesia, salah satunya berasal dari perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/ IMF) bahkan memangkas target pertumbuhan dunia tahun depan, dari 4 persen menjadi 3,8 persen. (Baca: 8 Tantangan Berat Presiden Jokowi 2015)
Perlambatan ini tidak hanya dialami oleh Indonesia, negara besar seperti Cina, pada kuartal III-2014 hanya tumbuh 7,4 persen, paling rendah dalam empat tahun terakhir. Perekonomian Eropa juga masih melemah, karena rasio utang yang tinggi dan imbas geopolitik Rusia-Ukraina.
Selain itu, pertumbuhan India sebagai tujuan ekspor juga diprediksi melambat. Tentunya, kinerja ekspor Indonesia akan terhambat pelemahan ekonomi global.
Meskipun Amerika Serikat akan menunda rencana kenaikan suku bunganya hingga kuartal III-2015, tapi potensi perubahan perekonomian Amerika Serikat (AS) dinilai masih tetap ada. "Karena (perubahannya) bisa naik dan turun dengan cepat," ujarnya. (Baca: Ekonomi AS Pulih, FDI Bisa Turun)
Analis Recapital Securities Andrew Argado menambahkan, tantangan selanjutnya adalah rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), yang akan berpengaruh terhadap inflasi. Menurutnya, dalam jangka pendek kenaikan harga BBM akan berpengaruh negatif terhadap beberapa sektor.
Selain itu masih ada risiko politik dari parlemen, yang akan berdampak buruk saat pemerintah mengambil kebijakan. Dampaknya kinerja beberapa sektor usaha terkait program kerja pemerintah, juga akan terhambat.
"Kalau kebijakan itu dibuat lama oleh DPR itu kan jadi wasting time buat pemerintah. Bangun infrastruktur jadi lama, dan investor jadi nggak mau masuk juga," tutur dia. ?Kita berharap pemerintah baru bisa menekan pelemahan rupiah, artinya defisit harus dijaga.?
