Gubernur BI Respons Positif Susunan Kabinet Jokowi
KATADATA ? Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menyambut positif proses pemilihan kabinet bersih Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dalam penyusunan kabinet tersebut, Jokowi melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Agus mengakui memang tidak ada jaminan bahwa para menteri tersebut tidak melakukan hal buruk, saat memegang tanggung jawab. "Tetapi, paling tidak (laporan KPK dan PPATK) menunjukkan track record masing-masing individu masuk kategori bersih dan tidak memiliki cacat struktural," ujar Agus di kantornya, Jakarta, Senin (27/10).
Dari 34 nama menteri yang diumumkan Jokowi, kata Agus, ada 18 nama menteri yang dianggap sebagai figur yang memiliki kekuatan dan memiliki rekam jejak yang baik. Seandainya ada kekurangan pun, Jokowi dan JK dianggap bisa mengambil kendali dan bisa mengatasi hal itu.
Jokowi dianggap memiliki pengalaman yang mumpuni karena pernah menjabat Walikota Solo, dan Gubernur DKI Jakarta. Begitu pula dengan JK yang melakukan terobosan ketika menjabat Wakil Presiden periode 2004-2009, dengan keberhasilannya mengonversi penggunaan minyak tanah ke elpiji.
"Saya juga melihat, kemarin atmosfer pengumuman kabinet juga baik," tuturnya. Respons positif itu ditunjukkan dengan menguatnya nilai tukar rupiah hari ini. Berdasarkan kurs tengah BI, nilai tukar rupiah dibuka menguat 23 poin ada dilevel Rp 12.042 per dolar AS. Pada penutupan perdagangan pekan lalu, nilai tukar rupiah melemah dilevel Rp 12.065 per dolar AS.
Ekonom Samuel Sekuritas Lana Soelistianingsih mengatakan menteri yang dipilih Jokowi secara integritas bisa diandalkan. Namun secara kapasitas, pasar menilai masih perlu pembuktian. Makanya pasar tidak begitu merespons positif struktur kabinet yang diumumkan kemarin.
"Mungkin masuknya beberapa nama yang kontroversi, tetapi diakomodir dan menunjukkan lekat dengan intervensi partai terutama PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)," ujarnya saat dihubungi Katadata.
Tapi kata dia, respon itu hanya jangka pendek, pasar akan fokus pada kebijakan kebijakan ekonomi terkait rencana kenaikan harga BBM kapan akan dilakukan dan skema pengendalian dampaknya dari kenaikan tersebut.
Kemudian pasar juga akan fokus pada kapan dilakukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015. Karena APBN yang sudah disahkan dianggap belum mengakomodasi semua kebutuhan yang diperlukan Jokowi. "Ini yang ditunggu pasar, apakah disitu (APBN-P 2015) ada rencana mengalihkan subsidi BBM ke infrastruktur," kata Lana.
