Belum Ada Instruksi Presiden Terkait Harga BBM
KATADATA ? Presiden Joko Widodo belum memberikan instruksi kepada tim ekonomi Kabinet Kerja untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
?Kami belum bahas secara khusus masalah tersebut dalam rapat kabinet,? kata Menko Perekonomian Sofyan Djalil di Jakarta, Senin (27/10).
Dia mengatakan, pemerintah segera membahas secara khusus terkait kebijakan tersebut. Kebijakan penyesuaian harga BBM penting bagi pemerintah mengingat ruang fiskal yang sempit di tengah kebutuhan dana pembangunan. Sebelumnya ada wacana pemerintahan baru akan menaikkan harga BBM pada November nanti.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengatakan, pemerintah sebaiknya mulai serius mempertimbangkan penggantian metode subsidi yang selama ini dilakukan melalui produk menjadi subsidi orang.
Metode subsidi orang, menurutnya, lebih tepat ketimbang memberikan subsidi produk. Selain itu, metode lain yang menjadi perhatian BI adalah penerapan metode subsidi tetap sebagai pengganti metode penyaluran subsidi terbuka yang digunakan selama ini.
?Ini akan membuat Indonesia bisa mengelola fiskal dengan lebih baik dan utamanya lagi mengelola inflasi dengan lebih baik,? ujarnya.
Selain itu, menurut Agus, pengelolaan subsidi yang lebih tepat sasaran akan menekan besaran impor migas nasional. Ini akan berpengaruh langsung bukan saja pada pengurangan defisit anggaran tetapi juga defisit pada neraca transaksi berjalan.
Meski begitu, Agus menegaskan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kebijakan tersebut kepada pemerintah yang memegang otoritas. ?Presiden dan wakil presiden sudah pernah menyampaikan ke publik akan menyikapi terkait dengan BBM subsidi ini,? kata dia.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengaku hingga saat ini belum ada instruksi atau arahan terkait kebijakan tersebut. Menurut dia, kajian kebijakan penyesuaian harga BBM yang telah disiapkan sebelumnya sudah cukup lengkap. ?Saya sudah lihat kajiannya, sudah lengkap,? ujar Bambang.
