Dua Kementerian di Kabinet Kerja, Akan Lebih Efektif
KATADATA ? Perubahan koordinasi dua kementerian dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK dinilai bisa membuat kinerja keduanya lebih efektif. Dua kementerian tersebut adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Ketenagakerjaan
Kementerian PPN/Bappenas yang sebelumnya harus berkoordinasi dengan Kementerian Koordinasi Perekonomian, saat ini memiliki garis koordinasi langsung dengan presiden. Sedangkan Kementerian Ketenagakerjaan, yang sebelumnya berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Kesejahterahan Rakyat, saat ini masuk dalam koordinasi Kementerian Koordinator Perekonomian.
Ekonom Universitas Indonesia Anton Gunawan menilai koordinasi Bappenas langsung presiden, akan menguatkan seluruh perencanaan kementerian tersebut. Dia menilai selama ini perencanaan pembangunan yang disiapkan Bappenas, tidak begitu mengakar di setiap kementerian teknis. Apalagi pada kementerian-kementerian yang berada di luar koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
"Karena sebelumnya dia (Bappenas) seolah buat (perencanaan), tapi tidak dipakai menteri lain. Kalau di bawah presiden itu bisa langsung instruksinya," kata Anton kepada Katadata, Jumat (30/10).
Bappenas sebenarnya merupakan think tank perekonomian nasional. Termasuk dalam kaitannya dengan dana bantuan luar negeri dan kebijakan pembangunan nasional. Namun, pada posisi sebelumnya, peran menteri koordinator perekonomian cukup kuat. Ini membuat, hasil perencanaan Bappenas tidak begitu diprioritaskan. Makanya, Anton berharap perpindahan koordinasi yang diterapkan sekarang, benar-benar berfungsi sebagaimana diharapkan.
Anton juga menilai perpindahan koordinasi Kementerian Ketenagakerjaan memberikan persepsi baru terhadap dunia ketenagakerjaan nasional. Selama ini keberadaan koordinasi di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat lebih mencerminkan fungsi penengah antara pekerja dan industri.
"Dengan perpindahan ini ada cara pandang baru. Tenaga kerja kini jadi sasaran pembangunan, bukan hanya hubungan industri dan buruh," ujarnya.
Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengaku belum mengetahui dengan pasti bagaimana perubahan koordinasi persisnya, mengingat dekatnya hubungan kedua kementerian terkait kebijakan pembangunan. Dia mengaku belum berkomunikasi dengan Menteri Kementerian PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago. Komunikasi ini terkait beberapa koordinasi teknis, seperti kebijakan bantuan dan pinjaman luar negeri untuk pembangunan.
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengaku tidak khawatir dengan perubahan koordinasi tersebut. Menurut dia, setiap kementerian akan berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Koordinasi dengan kementerian manapun dalam kabinet akan sangat tergantung pada kesungguhan dan kemauan bekerjasama.
