BKPM Bisa Jadi Pionir Membenahi Peraturan yang Tumpang Tindih
KATADATA ? Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dapat menjadi pionir untuk membenahi peraturan investasi yang tumpang tindih. BKPM dapat mengurai dan memetakan peraturan-peraturan yang dianggap menghambat pengembangan dunia usaha.
?Kalau sudah tahu dan jelas alur (peraturannya) ke mana, pemerintah bisa ambil tindakan. (Aturan) yang nggak perlu dicabut, yang tumpang tindih dibenarkan,? kata Kepala Riset Bidang Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri di Jakarta, Jumat (28/11).
Dia mencontohkan, sulitnya membangun pembangkit listrik geotermal di kawasan hutan karena ada aturan di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang melarang hal tersebut. Padahal, menurut dia, sarana ini dibutuhkan dan dinilai tak akan merusak lingkungan.
(Baca: Pembenahan Perizinan Fokus Utama Kepala BKPM Franky Sibarani)
Persoalan semacam itu, kata dia, mesti diselesaikan agar pengembangan usaha dapat berjalan lebih mudah. ?Itu (persoalan tumpang tindih aturan) memang di luar scope BKPM. Tapi mereka punya kapasitas untuk menyelesaikannya dan menjadi pionir,? tutur dia.
Selain itu, BKPM juga dapat memotong prosedur yang tidak diperlukan untuk memulai bisnis. Ini harus menjadi prioritas yang dilakukan Franky Sibarani sebagai Kepala BKPM yang baru.
Dia mengatakan, selama ini investor membutuhkan waktu setahun untuk perizinan, sehingga jika dikurangi 5 persen saja akan berdampak besar terhadap iklim investasi. Kemudian, perizinan melalui elektronik untuk bisnis bisa diterapkan agar proses investasi menjadi lebih mudah.
?Jadi semua nggak perlu one stop service lagi, via internet saja. Itu juga harus dikembangkan dalam waktu dekat ini,? ujarnya.
Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan, pembenahan perizinan merupakan program utama yang akan dikerjakannya. Dia meminta kerja sama semua pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah, masyarakat dan pengusaha untuk menciptakan iklim investasi yang baik.
