Peralihan Subsidi ke Pertamax, Tidak Akan Pengaruhi APBN
KATADATA ? Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan rekomendasi tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (Migas) untuk menghentikan impor bilangan oktan (research octane number/RON) 88, tidak akan berpengaruh terhadap anggaran negara.
Menurutnya, beban subsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan tetap, sama jika subsidi bahan bakar minyak (BBM) menggunakan mekanisme subsidi tetap. "Kalau pakai subsidi tetap, efeknya sama," katanya kepada Katadata, Senin (22/12).
Meski demikian, Bambang belum bisa menyebutkan berapa besaran subsidi tetap yang harus diberikan. Besaran subsidi tetap harus memperhitungkan daya beli masyarakat agar tetap terjaga, ketika harga minyak berfluktuatif. Dia mengaku masih terus mengkaji agar kebijakan tersebut dapat efektif jika diterapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 tersebut.
Sebagaimana diketahui, Tim Reformasi Tata Kelola Migas memberikan enam rekomendasi kepada pemerintah. Beberapa diantaranya adalah menghentikan impor bensin RON 88 (Premium) dan solar dengan 0,35 persen sulfur, dan menggantikannya dengan impor bensin RON 92 (Pertamax) dan solar dengan 0,25 persen sulfur.
Tim juga merekomendasikan pemerintah menerapkan besaran subsidi tetap bensin RON 92, misalnya Rp 500 per liter. Dengan begitu diharapkan harga jual Pertamax di Pertamina dapat bersaing dengan penjual asing di dalam negeri seperti Shell atau Total.
Selain menghentikan impor RON 88 dan pemberian subsidi tetap, tim yang dipimpin Faisal Basri ini juga merekomendasikan pengalihan produksi kilang minyak dalam negeri dari RON 88 ke RON 92. Untuk merealisasi kan rekomendasi tersebut, Pertamina diberikan masa transisi selama lima bulan.
