Pemerintah Akan Berhati-hati Memberikan Insentif bagi Freeport
KATADATA ? Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan pemerintah akan berhati-hati dalam memberikan insentif fiskal kepada PT Freeport Indonesia. Menurut dia pemberian insentif tersebut jangan sampai mempengaruhi penerimaaan negara terlalu besar.
Peningkatan penerimaan negara sangat penting bagi pemerintahan saat ini. Menurut dia, Presiden Joko Widodo sedang fokus untuk meningkatkan ruang fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ruang fiskal ini diperlukan untuk pembangunan sektor-sektor produktif seperti infrastruktur. Makanya pemerintah akan mengkaji lebih dalam insentif seperti apa yang harus diberikan kepada Freeport. Ini dilakukan agar kontrak baru yang akan dibuat, bisa benar-benar menguntungkan kedua belah pihak.
"Makanya lihat satu per satu PPh (pajak penghasilan) badan seperti apa, PPh perorangan sebagai karyawan seperti apa, PPN (pajak pertambahan nilai) bagaimana, royalti seperti apa. PBB (pajak bumi dan bangunan) bagaimana. Jadi betul-betul setiap poin harus kita lihat seperti apa, supaya kontrak nanti ditaati bersama," kata Mardiasmo di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Selasa (23/12).
Sementara Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani menginginkan agar Freeport tidak diistimewakan dalam perpanjangan kontrak. Perlakuan terhadap Freeport kata dia harus sama dengan perusahaan lain di dalam negeri. "Terkait investasi, yang kita lihat kesetaraan terhadap investor," ujarnya.
Seperti diketahui, kontrak Freeport akan berakhir pada 2021. Renegosiasi perpanjangan kontrak, akan dilakukan dua tahun sebelum kontrak berakhir. Franky mengatakan perpanjangan kontrak dengan Freeport harus melihat segi kemanfaatan, misalnya bagaimana manfaatnya untuk masyarakat sekitar, berapa kandungan lokal yang digunakan untuk produksinya dan pembangunan smelter di Indonesia.
Dalam hal lokasi pembangunan smelter, pemerintah menginginkan agar Freport Indonesia membangun pabrik pengolahan (smelter) di Papua. Direktur Jenderal Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) R Sukhyar mengatakan hal ini sejalan dengan permintaan pemerintah daerah.
Dengan adanya pembangunan smelter tersebut, diharapkan akan diikuti oleh pembangunan-pembangunan infrastruktur dan industri lainnya. Sehingga diharapkan dapat berkontribusi pada perekonomian daerah. Pemerintah menargetkan pembangunan smelter di Papua akan selesai pada 2020, sedangkan di Jawa Timur pada 2017. "2017 tetap tidak boleh berubah walaupun Freeport melaporkan ada partner baru," ujarnya.
