Ditjen Pajak Tetap di Bawah Kementerian Keuangan
KATADATA ? Pemerintah akan mempertahankan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak di bawah Kementerian Keuangan. Pemerintah akan menyiapkan payung hukum yang akan memberikan fleksibilitas bagi ruang gerak institusi pemungut pajak tersebut.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, fleksibilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara. ?Ditjen Pajak ke depan tetap di bawah Kementerian Keuangan,? kata dia di Jakarta, Rabu (24/12).
Nantinya, payung hukum itu akan diatur dalam peraturan presiden (perpres) yang ditargetkan terbit pada Januari 2015. Beberapa fleksibilitas yang akan diberikan kepada Ditjen Pajak antara lain, dalam pengelolaan organisasi.
Pelonggaran tersebut mencakup pengelolaan sumber daya manusia (SDM), anggaran, serta kewenangan untuk menjatuhkan apresiasi dan sanksi atau reward and punishment.
?Ada beberapa perlakuan khusus terhadap jajaran eselon yang berbeda dengan hampir semua eselon I di (institusi) lainnya," ujar Bambang.
Menteri Koodinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan pemerintah saat ini lebih fokus pada percepatan peningkatan setoran pajak. Perubahan besar pada lembaga otoritas pajak itu membutuh waktu yang tidak pendek terutama untuk beradaptasi.
"Kalau ada perubahan yang radikal, nanti menciptakan masalah," ujarnya.
Dia mengatakan semua kebijakan perpajakan akan tetap menjadi kewenangan Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Ditjen Pajak tetap hanya akan bertugas menagih pajak.
Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Kiagus Ahmad Badaruddin menjelaskan fleksibilitas yang penting bagi Ditjen pajak yaitu dalam merekrut atau memberhentikan pegawai.
