Gali Potensi Migas Indonesia Timur, KMI Gelar Simposium
KATADATA ? Potensi sektor minyak dan gas bumi di Kawasan Timur Indonesia (KTI) cukup besar, sebut saja lokasi cekungan sedimen yang ada di Pulau Sulawesi Offshore, Halmahera dan Maluku Offshore serta Papua Offshore, yang menyimpan banyak cadangan migas. Namun, potensi migas tersebut kurang tergarap oleh industri migas.
Kondisi ini membuat Komunitas Migas Indonesia (KMI) Cabang Sulawesi Selatan bersama Universitas Hasanuddin, PT Pertamina, dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menggelar kegiatan Simposium Nasional Migas. Simposium yang berlangsung pada 25 dan 26 Februari 2015 di Hotel Grand Clarion, Makasar ini mengangkat tema ?Perkembangan Potensi dan Tantangan Sektor Nasional Kawasan Timur Indonesia.?
"Saatnya industri migas bergeser dari Barat ke Timur," kata Ketua Panitia Simposium KMI Dedy Irfan, di Hotel Grand Clarion, Makassar, Rabu (25/2).
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sempat menyebut beberapa daerah di kawasan Indonesia timur memiliki cadangan migas yang besar. Kawasan Papua memiliki cadangan sebesar 23,46 triliun kaki kubik (TCF) dan di kawasan pulau Sulawesi sebelah timur memiliki cadangan gas sebanyak 2,56 TCF. Sementara itu, cadangan minyak di Indonesia di pulau Papua 61,7 juta barel dan pulau Sulawesi mencapai 50,17 juta barel.
Walau memiliki potensi yang sangat besar Dedy mengakui masih ada banyak kendala yang membuat eksplorasi migas di kawasan timur masih rendah. Salah satunya adalah faktor geologis. Berbeda dengan Indonesia bagian barat, 80 persen potensi migas di Indonesia timur berada di daerah laut. Inilah yang menyebabkan biaya eksplorasi di Indonesia timur lebih mahal, karena membutuhkan teknologi yang tinggi.
Selain itu fasilitas pendukung seperti pelabuhan dan transportasi laut di kawasan timur Indonesia masih kurang. Apalagi sebagian besar daerah pengembangan migas masih berada di daerah terpencil seperti di Papua.
Ada juga isu sosial seperti karakter masyarakat, yang membuat pembebasan lahan menjadi lebih sulit. Pemerintah daerah juga dianggap belum sadar akan potensinya daerahnya. "Ada investor datang, mereka malah bukan posisi siap menerima, malah menganggap penguasaan lahan dan sasaran empuk untuk di peras," ujar dia.
