Pemerintah Ingin Miliki Bank Syariah yang Kuat
KATADATA ? Pemerintah ingin memiliki bank syariah dengan modal yang kuat. Salah satunya melalui penggabungan atau merger bank-bank syariah badan usaha milik negara (BUMN).
?Karena kita belum punya bank syariah yang betul-betul besar. Sebagai negara Muslim yang penduduknya terbesar di dunia, sehingga harusnya mempunyai bank syariah yang besar, bukan yang kecil-kecil,? kata Menteri BUMN Rini M. Soemarno di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (6/3).
Namun, pemerintah belum bisa memastikan bentuk struktur dari hasil merger tersebut. Rini mengatakan, sampai saat ini Kementerian BUMN masih mengkaji rencana merger tersebut. Ini mengingat penggabungan usaha bank syariah BUMN merupakan usulan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad mengatakan, pihaknya menginginkan proses merger bisa tuntas pada tahun ini. OJK pun sudah melakukan pembicaraan dengan Kementerian BUMN untuk memuluskan proses penggabungan empat bank syariah milik negara tersebut. Bahkan Menteri BUMN Rini M. Soemarno ditunjuk untuk memimpin proses merger tersebut.
Saat ini terdapat tiga bank syariah dan satu unit syariah yang dimiliki BUMN. Keempat bank syariah pelat merah tersebut adalah Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah, dan unit syariah milik BTN.
Dari keempat bank syariah BUMN tersebut, aset Bank Syariah Mandiri merupakan yang terbesar, yakni Rp 63,97 triliun pada 2013. Kemudian diikuti BRI Syariah sebesar Rp 17,4 triliun, BNI Syariah Rp 14,71 triliun, dan unit syariah BTN Rp 9,7 triliun.
