UBS Prediksi Rupiah di Level Rp 13.250 Hingga 2016
KATADATA ? UBS Indonesia memprediksi nilai tukar rupiah akan berada di angka Rp 13.250 per dolar Amerika Serikat (AS). Kondisi ini akan terjadi hingga tahun depan.
Country Head of Indonesian Equities and Research UBS Joshua Tanja mengatakan nilai tukar adalah proyeksi kondisi fundamental ekonomi Indonesia. Apalagi bagi para investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia selama dua tahun nanti.
"Untuk tahun ini kami masih prediksikan (nilai tukar) di angka Rp 13.250 per dolar AS, sama seperti tahun depan," kata Joshua di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Selasa (10/3).
Fundamental ekonomi Indonesia tahun ini belum cukup baik. UBS memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini masih di bawah 5 persen, dan sulit untuk mencapai target 5,7 persen. Joshua menyebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia baru akan mencapai 5,8 persen pada 2016.
Dia mengakui pelemahan rupiah saat ini terjadi akibat banyak faktor, bukan hanya fundamental ekonomi dalam negeri. Beberapa faktor tersebut adalah kondisi perekonomian Amerika Serikat (AS) yang mulai membaik, penarikan aliran dana likuiditas yang dilakukan oleh Bank Sentral Eropa, serta melemahnya kondisi ekonomi Cina.
Dengan kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang belum baik dan faktor eksternal tersebut, ada kemungkinan rupih bisa melemah lebih besar lagi. Namun, Joshua yakin Bank Indonesia masih akan mengintervensi pasar dengan menggelontorkan cadangan devisa. Makanya UBS masih memproyeksi nilai tukar Rupiah masih akan ada di level keseimbangan pada angka Rp 13.250.
Dia juga menyebut ada upaya pemerintah untuk menekan defisit transaksi berjalan (current account deficit/ CAD) dari 2,2 persen menjadi 1,4 persen terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) pada tahun depan. Ini dilakukan dengan memangkas suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate). UBS memprediksi BI Rate akan diturunkan hingga 75 basis poin menjadi 7 persen tahun ini.
Joshua juga menyambut baik upaya pemerintah alokasi anggaran lebih besar untuk sektor produktif seperti pembangunan infrastruktur. Terlebih, peningkatan alokasi tersebut dilakukan dengan mengurangi subsidi bahan bakar minyak yang selama ini membebani anggaran.
"Sekarang 18 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masuk untuk bangun infrastruktur dan juga untuk penyertaan modal negara (PMN) BUMN," kata Joshua.
