Pemerintah Tegaskan Belum Ada Pembagian Saham Blok Mahakam
KATADATA ? Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said membantah pernyataan Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak mengenai pembagian saham Blok Mahakam. Dia mengatakan sampai saat ini belum ada pembagian saham tersebut.
"Saya tidak pernah ketemu Awang Faroek. Mahakam belum ada pembagian apa-apa," kata dia di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (12/3).
(Baca: Tim Reformasi Usulkan Pemda Tidak Dapat Jatah Saham Blok Migas)
Sebelumnya Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak sempat menyebut pemerintah telah menentukan skema besaran saham untuk mengelola migas di Blok Mahakam. Dalam skema tersebut dia menyebut PT Total E&P Indonesie mendapatkan 30 persen, saham untuk pemerintah daerah 19 persen dan sisanya sebesar 51 persen dimiliki PT Pertamina (Persero).
Dari 19 persen saham pemerintah daerah tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendapat bagian 11,4 persen dan Pemerintah Kutai Kartanegara mendapat jatah pengelolaan 7,6 persen. Namun karena keterbatasan anggaran, Pemprov Kalimantan Timur akan membentuk konsorsium dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Konsorsium ini adalah PT Migas Mandiri Pratama yang menggandeng perusahaan swasta bernama PT Yudistira Bumi Energi. Penunjukan Yudistira Bumi Energi, kata Awang, telah melalui proses penelaahan yang lama dan dianggap paling layak.
Menanggapi hal tersebut, Sudirman juga mengaku tidak mengetahui siapa PT. Yudistira Bumi Energi. "Saya tidak pernah ketemu dengan manajemen Yudhistira," ujar dia. Mengenai saham pemerintah daerah tersebut dia juga menyerahkan sepenuhnya kepada PT. Pertamina (Persero).
Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam juga membantah sudah ada pembagian saham Blok Mahakam. "Belum ada pembicaraan ke arah sana," ujar dia kepada Katadata beberapa hari lalu.
