Perbankan Tidak Bisa Maksimal Salurkan Kredit Infrastruktur

Aria W. Yudhistira
9 April 2015, 16:08
Bank DKI KATADATA|Arief Kamaludin
Bank DKI KATADATA|Arief Kamaludin
Penyaluran kredit perbankan untuk sektor infrastruktur diperkirakan tidak akan lebih 30 persen.

KATADATA ? Porsi penyaluran kredit perbankan ke sektor infrastruktur ciprediksi tidak akan lebih dari 30 persen pada tahun ini. Meskipun, pemerintah berupaya mendorong pembangunan infrastruktur.

Analis Financial Institution Ratings ICRA Indonesia Kreshna D. Armand mengatakan, infrastruktur memang masuk dalam jajaran atas sektor dalam penyaluran kredit oleh perbankan, selain perdagangan dan manufaktur. Namun, perbankan dinilai masih akan kesulitan membiayai proyek jangka panjang.

?Dampaknya (pembangunan infrastruktur) baru akan terasa tahun depan. Untuk pertumbuhan kredit perbankan tidak akan drastis terdongkrak dari wacana itu. Kan pembebasan lahan masih jadi halangan,? kata dia dalam paparannya, di Jakarta, Kamis (9/4).

Dari besaran usaha, lanjutnya, perbankan akan lebih banyak menyalurkan kredit ke korporasi. Sedangkan, untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perbankan hanya akan memenuhi kuota 20 persen hingga 2018.

Meski terbilang tahan terhadap gejolak ekonomi global, sektor UMKM terpengaruh negatif dengan adanya inflasi. Bahkan, rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) dari industri ini naik menjadi 10,6 persen.

Secara kumulatif, dia memprediksi pertumbuhan kredit perbankan pada tahun ini sebesar 13 persen-15 persen. Pertumbuhan kredit ini dipengaruhi oleh situasi politik yang lebih stabil, reformasi ekonomi, dan pemulihan ekonomi Amerika Serikat (AS).

Sementara margin bunga bersih diperkirakan tumbuh antara 4 persen-4,5 persen, rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) 17 persen-19 persen. Rasio pinjaman terhadap simpanan (Loan to Deposito Ratio/LDR) di kisaran 89 persen-90 persen. Lalu, NPL 2 persen-2,5 persen. Adapun dana pihak ketiga (DPK) diprediksi tumbuh 11-13 persen.

Dia menambahkan, sektor perbankan juga akan menghadapi beberapa tantangan. Di antaranya, menyesuaikan diri dengan kebijakan pemerintah baru, efisiensi operasional dengan mengoptimalisasi jaringan, dan kemampuan mendapatkan nilai lebih dari pendapatan jasa perbankan (fee based income).

Begitu pula dengan upaya pemerintah mendorong perbankan meluncurkan program layanan keuangan tanpa kantor atau Laku Pandai akan membantu menurunkan biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO). ?Dalam jangka pendek, belum akan terasa. Namun dalam waktu 2 tahun-3 tahun, BOPO akan turun.?

Reporter: Desy Setyowati
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...