Jepang Minta Dibentuk BUMN Khusus Kereta Cepat
KATADATA ? Pemerintah Jepang melalui lembaga pendonornya Japan International Coorporation Agency (JICA), meminta pemerintah membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus yang bergerak di bidang pengelolaan kereta cepat.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Dedy Priatna mengatakan awalnya pemerintah berencana menunjuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk mengelola kereta tersebut. Namun, Jepang malah meminta dibentuk BUMN baru.
"Pemerintah bisa saja memutuskan itu dikelola PT Kereta Api Indonesia (Persero), tapi hasil studi kelayakan mengatakan lebih baik ada pembentukan BUMN," kata Dedy saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (10/4).
Permintaan ini berdasarkan hasil studi kereta cepat tahap pertama yang dilakukan oleh JICA. Hasil studi JICA menyebut pembentukan BUMN kereta cepat ini segera dilakukan untuk mengejar efektifitas pembiayaan.
Hasil studi kelayakan JICA tahap pertama, porsi pembiayaan BUMN dalam proyek ini mencapai 74 persen. Sedangkan porsi pemerintah dan juga swasta masing-masing sebesar 16 dan 10 persen. Menurut Dedy, salah satu alasan mempercepat pembentukan BUMN kereta cepat adalah untuk mempermudah pembiayaan proyek ambisius tersebut.
Dedy mengatakan pemerintan akan menanggung 16 persen dari total pembiayaan proyek kereta cepat. Persentase tersebut meliputi pembebasan lahan sekitar 6,5 persen, jasa teknik (1,2 persen), dan ganti rugi pajak sebesar 8,2 persen.
Total investasi yang ditanggung Pemerintah sebesar Rp 9,6 triliun. Sementara, total investasi yang ditawarkan pihak JICA dari studi kelayakan tahap pertama mencapai Rp 60 triliun.
Jepang menawarkan skema pembiayaan kereta cepat ini berupa dana dukungan tunai infrastruktur (Viability Gap Fund) untuk mencapai nilai keekonomian yang memadai. JICA juga menawarkan tingkat suku bunga pengerjaan royek ini pada angka 0,1 persen.
?Sehingga Financial Internal Rate of Return-nya (FIRR) masih menarik untuk direalisasikan karena baik BUMN maupun swasta masih ada margin keuntugan signifikan,? ujar Dedy.
Selain dengan Jepang, Pemerintah juga menandatangani nota kesepahaman studi kelayakan megaproyek kereta cepat Jakarta-Bandung-Surabaya dengan pemerintah Cina. Nota kesepahaman itu diteken ketika JICA baru merampungkan fase pertama studi kelayakan megaproyek tersebut.
Meski demikian, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Kementerian Perhubungan Hanggoro Budi Wiryawan tidak mempermasalahkan nota kesepahaman baru antara Indonesia dan pemerintah Cina. Sebab, megaproyek tersebut akan digarap melalui proses lelang.
?Bahkan bisa saja digarap investor lain (selain Cina dan Jepang),? kata dia.
