Studi Tanggul Laut Raksasa Dilanjutkan
KATADATA ? Pemerintah memastikan akan melanjutkan studi pembangunan tanggul laut raksasa. Studi pembangunan The National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) ini akan tetap dibantu oleh Belanda dari segi konsep dan teknologi.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya telah menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan Menteri Infrastruktur dan Lingkungan Belanda Melanie Schultz van Haegen, tentang kelanjutan konsep NCICD tahap B dan C.
Penandatanganan MoU ini dilakukan di sela-sela perjalanan dinasnya ke Korea Selatan pada awal minggu ini. Belanda juga dipastikan akan membantu Indonesia dalam hal pembentukan badan khusus yang mengatur dan melaksanakan pembiayaan NCICD.
?Jadi Belanda tetap ingin kami meneruskan program NCICD terutama tahap B dan C di luar A,? kata Basuki saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (17/4). Adapun pembangunan tanggul laut tahap A telah dimulai pada tahun lalu.
Mega proyek ini terdiri dari tiga tahapan besar, yaitu tahap A berupa reklamasi 17 pulau serta peninggian tanggul di Sunda Kelapa. Tahap B berupa pembangunan awal konstruksi tanggul. Kemudian tahap C yakni pembangunan Giant Sea Wall. Adapun untuk tahap akhir, pemerintah pusat, melalui Kementerian Pekerjaan Umum ikut berpartisipasi.
Selain dengan Belanda, Basuki menandatangani kerjasama dengan Badan Kerjasama Internasional Korea Selatan, yakni Korean International Cooperation Agency (KOICA) terkait kelanjutan NCICD tahap B dan C.
KOICA akan membantu pemerintah untuk memberikan data-data detail dalam menunjang pembangunan proyek yang sering disebut Giant Sea Wall ini. Pemerintah berharap studi NCICD tahap B dan C akan segera dimulai tahun ini.
?Jadi konsep dan masterplan-nya oleh Belanda, sedangkan hal-hal detailnya akan dibantu oleh Korsel lewat KOICA,? kata Basuki.
Proyek tanggul laut raksasa ini telah digaungkan sejak dua tahun lalu oleh Presiden Joko Widodo, saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pembangunan megaproyek ini akan dipercepat dari rencana awal pada 2020, menjadi tahun ini.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pernah menyebut perkiraan investasi proyek tanggul raksasa ini mencapai Rp 600 triliun. Perkiraan ini telah termasuk dengan pembangunan infrastruktur perkotaan baru yang dibangun di atas bendungan tersebut.
Di luar proyek NCICD, perjalanan dinas Basuki ke Korea juga untuk menandatangani kerjasama pengelolaan air dengan K-Water. Kerja sama ini berupa transfer teknologi pemantauan bendungan tingkat lanjut.
Melalui kerja sama ini, pemerintah berharap nantinya seluruh bendungan di Indonesia dapat terpantau dan dikendalikan dalam satu ruang operasi. Basuki menyebut K-Water telah berpengalaman dalam membentuk suatu model pengelolaan air pintar di Korea Selatan.
?Jadi nanti ada 1 operation room untuk memantau bendungan-bendungan tersebut. Untuk sekarang saja kita punya 213 bendungan, namun tidak memiliki teknologi pemantauan apa-apa,? kata Basuki.
Targetnya, pada 2016 sistem pemantauan bendungan dalam satu ruangan telah dapat dimulai. Sehingga pada 2019 sebanyak 409 bendungan di Indonesia dapat dipantau dan dikendalikan dalam satu ruangan.
