Bappenas: Pemerintah Tak Berpihak ke Cina dalam Proyek Kereta Cepat
KATADATA ? Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago menyatakan, Jepang dan Cina mempunyai peluang yang sama untuk mengerjakan proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.
Pemerintah, kata dia, tidak akan berat sebelah dengan memihak salah satu investor. Meskipun Kementerian BUMN telah menandatangani nota kesepahaman dengan pemerintah Cina untuk mengerjakan studi kelayakan proyek tersebut.
?Kami tidak punya hak melarang melakukan studi kelayakan. Silakan lakukan studi adal tidak meminta ganti rugi,? kata dia saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (27/4). ?Pemerintah yang nanti akan menilai studi kelayakan mereka.?
Pemerintah, kata Andrinof, akan menyambut baik apabila apabila Jepang dan Cina dapat mengerjakan proyek kereta api cepat bersama-sama. Namun, itu menunggu hasil studi kelayakan yang dilakukan kedua negara.
?Kalau mereka (Jepang dan Cina) cocok untuk bekerja sama akan lebih baik. Tapi itu tergantung hasil studi kelayakan mereka,? katanya. (Baca: Menteri BUMN: Jepang Masih Berpeluang Garap Kereta Cepat)
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) proyek kereta cepat ini dengan konsorsium Cina yang dipimpin China Railway International Co. Ltd. di sela-sela acara Konferensi Asia Afrika pada pekan lalu.
Bahkan dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, Presiden Cina Xi Jinping telah menyatakan keseriusan menggarap proyek infrastruktur di Indonesia, termasuk proyek kereta cepat.
?Pemerintah RRC sudah sepakat membangun kereta api cepat Jakarta-Bandung, dan masih ada kemungkinan untuk Jakarta-Surabaya,? katanya.
Penandatanganan perjanjian ini dibuat setelah pihak Jepang yang diwakili oleh Japan International Cooperation Agency (JICA) menyelesaikan studi kelayakan tahap I kereta cepat dengan rute yang sama. Hasil studi tersebut memperkirakan proyek ini akan memakan biaya Rp 60 triliun.
