Menteri BUMN: Jepang Masih Berpeluang Garap Kereta Cepat
KATADATA ? Pemerintah masih memberikan peluang kepada investor Jepang untuk turut berpartisipasi dalam pengerjaan proyek kereta cepat. Meskipun Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menandantangani nota kesepahaman kerja sama dengan pemerintah Cina.
Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno mengatakan, pemerintah akan membandingkan hasil studi kelayakan atau feasibility study yang dilakukan pihak Jepang dan Cina, sebelum memutuskan siapa yang akan menggarap proyek tersebut.
?Peluang mereka (Jepang dan Cina) masih 50:50,? kata dia beberapa waktu lalu.
Seperti diberitakan, pemerintah telah bersepakat dengan Cina untuk menggarap studi kelayakan kereta cepat atau high speed railway rute Jakarta-Bandung. Pihak Cina diwakili oleh konsorsium yang dipimpin China Railway International Co. Ltd., sedangkan Indonesia dipimpin oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
(Baca: Konsorsium China Railway Akan Garap Kereta Cepat)
Adapun China Development Bank Corporation (CDB) yang akan memimpin struktur pendanaan proyek tersebut. Pihak Cina ditargetkan menyelesaikan rancangan studi kelayakan sebelum 10 Agustus 2015, dan menyelesaikan kerangka kerja sama keuangan sebelum 17 Agustus 2015.
Sementara, pihak Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) telah menyelesaikan studi kelayakan tahap I, dari tiga tahap yang direncanakan. Hasil studi JICA menyebutkan total investasi yang dibutuhkan dalam proyek tersebut mencapai Rp 60 triliun. Dengan skema pendanaan sebesar 74 persen oleh BUMN, sisanya pemerintah 16 persen dan swasta sebesar 10 persen.
Pihak JICA pun mengusulkan agar pemerintah membentuk BUMN khusus yang akan mengelola proyek ini.
Menurut Rini, salah satu variabel penilaian utama pemerintah dalam memilih kedua negara tersebut adalah itikad baik untuk melakukan transfer teknologi kereta cepat. Dia berharap nantinya setelah proyek ini selesai konsorsium BUMN dapat mengerti bagaimana mekanisme pembangunan dan pegoperasian kereta cepat.
