Pernyataan JK Dianggap Picu Pelemahan Rupiah
KATADATA ? Pejabat pemerintah diminta berhati-hati dalam menyatakan pendapat. Apalagi di tengah kepercayaan pasar terhadap stabilitas perekonomian dalam negeri yang menurun.
Hal ini terkait dengan permintaan Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada Bank Indonesia (BI) untuk menurunkan suku bunga. Permintaan tersebut dianggap sebagai intervensi yang mengganggu independensi BI dalam menelurkan kebijakan moneter.
?Bukan JK (Jusuf Kalla) saja, tapi pernyataan siapa pun akan didengar pasar. Pernyataan dan data sangat diperhatikan pasar,? kata ekonom PT Bank Central Asia Tbk David Sumual, saat dihubungi Katadata, Jumat (8/5). ?Jadi hati-hati kalau mengeluarkan pernyataan.?
Pernyataan JK saat membuka acara ?Institute of International Finance Asia Summit 2015? kemarin, kata David, sempat menimbulkan gejolak di pasar keuangan. Ini terlihat dari pelemahan nilai tukar rupiah sebesar 0,7 persen ke posisi Rp 13.110 per dolar Amerika Serikat (AS). Ini merupakan posisi terendah rupiah dalam sebulan terakhir.
Meskipun, pelemahan rupiah tersebut juga terjadi lantaran pernyataan Gubernur the Fed Janet Yellen mengenai valuasi di pasar saham AS yang sudah tinggi. Kemudian ada indikasi jumlah pengangguran yang berkurang. Ini menandakan ada perbaikan perekonomian negara Paman Sam tersebut, sehingga memunculkan ekspektasi kenaikan suku bunga pada akhir tahun.
?Ini mirip dengan Februari lalu (pernyataan JK mengenai BI Rate). Sayangnya, ini bertepatan dengan pernyataan Yellen,? kata David.
Menurut dia, JK perlu mendapatkan masukan dari penasehat sebelum memberikan pernyataan ke publik. Terutama terkait dengan perkembangan berita di belahan dunia lain. ?Jadi komunikasi politiknya (perlu hati-hati). Kan kalau BI jelas, masih akan pertahankan kebijakan ketat.?
Ekonom Samuel Sekuritas Lana Soelistianingsih menilai, pernyataan JK sebagai reaksi atau lambannya pertumbuhan konsumsi. Padahal, pemerintah ingin ekonomi tumbuh 5,7 persen.
Namun, menurut dia, JK tak perlu menyatakan permintaan di depan publik lantaran likuiditas keuangan pada saat ini masih longgar. Hal ini terlihat dari suku bunga perbankan yang relatif rendah. ?BI Rate merupakan policy signal saja. Sebenarnya likuiditas perbankan longgar, bank masih punya potensi memberikan kredit lebih banyak,? tutur dia.
Gubernur BI Agus Martowardojo menolak intervensi pemerintah dalam mengambil keputusan, termasuk dalam kebijakan suku bunga (BI Rate). Agus mengatakan, bank sentral merupakan lembaga independen yang berbeda dengan pemerintah.
?Kami berkoordinasi tapi bukan berarti diintervensi. Kami independen. Tolong jangan dipelintir, bahaya terhadap perspektif,? kata Agus dalam peluncuran buku ?Kajian Stabilitas Sistem Keuangan? di kantornya, Jakarta, Jumat (8/5).
Dalam kesempatan yang sama, dia pun mengkritik cara pemerintah menyampaikan informasi ke masyarakat. Ada kesan antara satu institusi dengan intitusi lainnya berbicara ke media massa mengenai satu masalah, tapi dengan perspektif yang berbeda.
Padahal, komentar mereka tersebut dibaca dan kemudian menimbulkan persepsi yang buruk di mata investor. Akibatnya, banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki struktur ekonomi di dalam negeri tidak membuahkan hasil.
