Proyek PLTU Batang Ditargetkan Siap dalam Sebulan
KATADATA ? Pemerintah mempercepat peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Batang, Jawa Tengah. Diperkirakan masa persiapan proyek tersebut hanya memakan waktu satu bulan.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo mengatakan, masalah pengadaan lahan untuk PLTU dengan kapasitas 2x1.000 mega watt (MW) tersebut sudah selesai, groundbreaking bisa dilakukan dalam waktu dekat.
?Mudah-mudahan groundbreaking segera. Lahan sudah selesai,? kata dia di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Selasa (12/5).
Menurut dia, proyek itu sempat terhambat selama empat tahun karena proses pembebasan lahan yang tidak selesai. Pemerintah akhirnya menggunakan Undang-Undang (UU) Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum untuk melakukan pembebasan lahan secara paksa.
?Saya mau ucapkan terima kasih ke Menteri ESDM, Jaksa Agung. Jaksa agung berikan fatwa legal opinion kemudian menyiapkan lima pengacara negara,? ujar dia.
Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator Kemaritiman Ridwan Djamaluddin mengatakan, peletakan batu pertama proyek tersebut kemungkinan bisa direalisasikan dalam waktu kurang dari satu bulan.
?Gubernur sudah siap. Kalau dari sekarang sampai groundbreaking tidak lebih dari satu bulan,? ujar dia.
Proyek pembangkit yang merupakan bagian dari proyek 35.000 MW ini sebenarnya pernah ditargetkan selesai pada tahun depan. Penandatanganan perjanjian jual beli listrik hasil PLTU tersebut pun sudah ditandatangani sejak 2011, dengan harga US$ 5,79 sen per kilowatt jam (kWh). Namun, ternyata proyeknya tidak bisa berjalan akibat masalah pembebasan lahan seluas 226 hektar.
Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman sempat mengatakan, jika tidak ada perubahan nilai investasi dari proyek tersebut masih sebesar US$ 3,2 miliar. Pengembang proyek ini pun masih sama, yaitu PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan PT Bhimasena Power Indonesia.
Bhimasena Power merupakan konsorsium dari beberapa perusahaan asing dan lokal, yakni J-Power dengan kepemilikan 34 persen, Itochu (32 persen), dan PT Adaro Indonesia (34 persen). Proyek kerja sama pemerintah dan swasta (KPS) ini mendapatkan pendanaan dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation dan Japan Bank for International Cooperation (JBIC).
