Bank Dunia Tawarkan Utang Rp 145 Triliun
KATADATA ? Bank Dunia menawarkan pendanaan kepada pemerintah Indonesia sebesar US$ 11 miliar atau sekitar Rp 144,9 triliun dalam tiga sampai empat tahun ke depan. Tawaran tersebut disampaikan Presiden Kelompok Bank Dunia Jim Yong Kim saat bertemu Presiden Joko Widodo, Rabu (20/5).
Dari total dana yang ditawarkan, sebesar US$ 8 miliar berasal dari International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) dan US$ 3 miliar dari Multilateral Invesment Guarantee Agency (MIGA).
?Kami ingin berbagi dengan Indonesia akan pengetahuan global dan keahlian teknis di berbagai sektor seperti energi, kesehatan, pendidikan, ekonomi, maritim, sampai ke pelayanan masyarakat di daerah,? kata Jim seperti dikutip dari situs Sekretariat Kabinet.
Dalam pertemuan tersebut Kim memuji pertumbuhan ekonomi Indonesia yang rata-rata mencapai 6 persen dalam 10 tahun terakhir. Indonesia juga berhasil memangkas separuh jumlah penduduk miskin dalam 15 tahun terakhir ke angka 11,3 persen saat ini.
?Membantu 25 juta orang keluar dari kemiskinan dalam kurun waktu kurang dari satu generasi adalah sebuah pencapaian besar,? kata Kim.
Saat menerima delegasi Bank Dunia, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.
Menurut Bambang, pendanaan senilai US$ 11 miliar tersebut merupakan plafon yang ditawarkan oleh Bank Dunia. Adapun penarikannya sesuai dengan kebutuhan dalam tiga atau empat tahun ke depan. ?Bukan untuk tahun ini,? kata dia di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/5).
Dia mengatakan, pemerintah masih membuka peluang untuk menarik pinjaman dari lembaga multilateral. ?Selama masih defisit (anggaran), tidak mungkin kita tidak berutang,? ujarnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan, Bank Dunia adalah mitra pemerintah Indonesia dan akan menjadi mitra ke depannya. Presiden Jokowi, kata dia, sudah memberikan arahan bahwa pemerintah ke depan akan fokus pada tiga bidang.
Pertama, di bidang kesehatan, terutama yang terkait ibu melahirkan dan gizi balita. Kedua, perbaikan iklim usaha, khususnya kemudahan melakukan investasi di Indonesia. Ketiga, pengembangan pariwisata yang sejalan dengan keingiinan Bank Dunia untuk mendatangkan wisatawan yang lebih besar ke Indonesia.
