Presiden Minta Pemda Anggarkan Dana untuk Operasi Pasar
KATADATA ? Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah bisa menganggarkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk melakukan operasi pasar. Operasi pasar ini penting untuk menjaga harga kebutuhan pokok, terlebih saat momen tertentu seperti hari raya keagamaan.
Jokowi mengatakan banyak perusahaan distributor melakukan spekulasi dengan menahan stok barang, agar harganya naik. Padahal harga di tingkat petani sudah turun. Untuk mengatasi hal ini pemerintah daerah (Pemda) harus bisa bekerjasama dengan Bank Indonesia (BI) di daerah, Kepolisian dan Kejaksaan untuk melakukan pemeriksaan kepada setiap distributor barang.
Presiden yakin pemeriksaan rutin dan adanya tindakan tegas dari penegak hukum, akan menurunkan minat distributor menahan stok barangnya. Makanya, perlu ada operasi pasar yang dilakukan secara rutin dan Pemda harus menganggarkan dana untuk itu.
"Sesering mungkin terjun ke lapangan, ke gudang. Distribusi besar timbun atau nggak? Harus dikontrol, agar distributor besar merasa diawasi dan tidak menimbun barang dan memainkan harga," ujar Jokowi dalam pembukaan rapat koordinasi nasional (Rakornas) Tim Penanggulangan Inflasi Daerah (TPID) di Jakarta, Rabu (27/5).
Dia mengaku langkah ini pernah dilakukan saat masih menjabat sebagai Walikota Solo. Setelah melakukan pemeriksaan setiap pekan ke distributor, Jokowi menemukan permainan harga dan penyimpanan barang berlebih di gudang. Hasilnya, laju inflasi di daerah yang dia pimpin hanya 1,53 persen.
