Sudirman Siap Bongkar Keterlibatan Istana Soal Petral
KATADATA ? Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengaku tidak akan menarik ucapannya mengenai keterlibatan pihak istana Presiden yang menggagalkan upaya pembubaran Petral, pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Ungkapan saya tidak berubah dari waktu ke waktu. Presiden tanya maksudnya di mana? Di kantor Presiden," kata dia di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/6).
(Baca: SBY Bisa Membawa Sudirman Said ke Ranah Hukum)
Sudirman menyebut saat itu sudah beberapa kali PT Pertamina (Persero) ingin melakukan inisiatif untuk memperbaiki tata kelola minyak dan gas bumi (migas). Salah satunya dengan membubarkan anak usahanya yang berada di Singapura, yakni Pertamina Energy Trading Limited (Petral). Namun, upaya tersebut selalu terhenti dan tidak mendapat persetujuan dari pihak Istana Presiden.
Dia pun sangat yakin jika Istana terlibat dalam gagalnya upaya perbaikan tata kelola migas. Namun dia belum mau menjelaskan secara detil mengenai apa yang terjadi pada waktu itu. Dia hanya bersedia menyampaikan hal tersebut dalam forum yang lebih tertutup.
"Tapi saya jadi saksi, saya jadi pelaksana, saya jadi korban dari proses itu. Saya cukup yakin bahwa banyak inisiatif baik terhenti di Kantor Presiden," ujar dia.
Wakil Ketua Komisi VII Fraksi Partai Demokrat Mulyadi mengatakan SBY tidak pernah menghalangi upaya pemberantasan korupsi saat masih menjabat sebagai Presiden. Dia menganggap ucapan Menteri ESDM bukan berarti ditujukan ke SBY karena tidak menyebut nama secara langsung.
??Kalau bicara kantor presiden, Petral sudah berdiri dari sejak 1969. Ada beberapa presiden,?? kata dia.
Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sempat merasa difitnah oleh Sudirman Said mengenai pernyataan mengenai keterlibatan istana menggagalkan upaya pembubaran Petral. Bahkan melalui pengacaranya Palmer Situmorang, SBY meminta klarifikasi dari Sudirman Said mengenai hal ini.
Jika memang Sudirman memiliki data dan bukti mengenai pernyatannya tersebut, sebaiknya disampaikan. Data ini bisa disampaikan melalui media atau bertemu langsung dengan SBY.
"Tidak tertutup kemungkinan (membawa Sudirman Said ke ranah hukum). Kalau datanya keliru, terus ngeyel, kan bisa jadi fitnah," kata dia.
Dia khawatir jika itu tidak diklarifikasi, maka SBY akan dianggap menjadi bagian dari mafia migas. Padahal, kata Palmer, selama ini SBY sangat berkomitmen memberantas mafia. Hal itu bisa dilihat dari pembentukan satuan tugas pemberantasan mafia hukum.
