Pelindo Rugi Jika Transaksi Diwajibkan Pakai Rupiah
KATADATA ? PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II menilai kebijakan Bank Indonesia (BI) yang mewajibkan penggunaan rupiah dalam kegiatan transaksi akan merugikan para eksportir dan importir. Kerugian tersebut berasal dari selisih nilai tukar.
Direktur UtamaPelindo II Richard Joost Lino mengatakan, kalau merugi maka dikhawatirkan kegiatan ekspor-impor di pelabuhan yang dikelola Pelindo menjadi tidak menarik. ?Makanya akan ada kerugian bagi Pelindo dan juga negara ini,? kata Lino di Gedung DPR, Jakarta, Senin (29/6).
Lino mengatakan, pihaknya telah menghitung angka kerugian apabila Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/13/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia tersebut berlaku mulai 1 Juli. Namun dia enggan memberitahu berapa angka kerugian tersebut.
Oleh sebab itu dia meminta agar Bank Indonesia memastikan agar peraturan ini tidak merugikan perusahaan, apalagi Pelindo merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
(Baca: Kewajiban Transaksi Rupiah untuk Kurangi Ketergantungan Valas)
Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Ronald Waas mengatakan, masih banyak perusahaan yang belum siap menerapkan Peraturan BI Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah tersebut yang akan berlaku mulai 1 Juli nanti.
Menurut dia, selama ini transaksi dalam valas tidak hanya dilakukan oleh importir dan produsen, tapi juga oleh konsumen. Ini yang membuat kebutuhan dolar AS meningkat. Dalam catatan BI, transaksi valas mencapai US$ 6 miliar-US$ 7 miliar per tahun.
Kewajiban penggunaan rupiah bertujuan untuk memutus ketergantungan terhadap valuta asing (valas) dalam kegiatan transaksi di dalam negeri. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).
