Status Tersangka Dahlan Gugur, Ancaman Kriminalisasi Tetap Ada

KATADATA ? Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan akhirnya menghirup udara bebas lagi setelah Hakim Leandriaty Janis mengabulkan semua permohonan praperadilan. Dalam sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (4/8), Hakim tunggal ini menyatakan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) penetapan tersangka tidak sah.

Hakim Lendriaty memutuskan hal ini setelah menimbang dalil gugatan Dahlan, jawaban gugatan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati DKI) sebagai pemohon. Pertimbangannya pun didasarkan pada bukti-bukti dan saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak. 

?Sprindik yang menetapkan pemohon sebagai tersangka tidak sah dan tidak berdasarkan hukum," ujar Hakim Lendriaty.

Dahlan dijadikan tersangka oleh Kejati DKI Jakarta karena kasus korupsi proyek pembangunan 21 gardu induk Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara senilai Rp 1,06 triliun saat menjabat Dirut PT PLN. Pengacara Dahlan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan keputusan ini membuat pihak Kejati DKI Jakarta tidak dapat melakukan upaya hukum kembali yang berkaitan dengan kasus ini. ?Tidak ada banding, tidak ada kasasi,? ujar Yusril.

(Baca: Cegah Kriminalisasi, Pemerintah Siapkan Perlindungan Hukum Pejabat)

Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa, kepada Katadata menyatakan kasus Dahlan Iskan telah membuat khawatir bagi pemangku kebijakan di sektor energi. Hal ini dapat mengancam proyek-proyek energi yang sedang dan akan berlangsung.

?Saat ini terjadi hambatan psikologis para pemangku kebijakan atau keputusan proyek. Mereka khawatir dikriminalisasi untuk persoalan administrasi,? ujar Fabby.

Dia berharap akan adanya payung hukum untuk mendukung langkah-langkah terkait percepatan infrastruktur kelistrikan. Sehingga kejelasan kewenangan dan keselarasan pemahaman dengan aparat penegak hukum terbentuk.

(Baca:  Kasus Dahlan Ganggu Proyek Listrik 35 GW)

Upaya kriminalisasi ini tidak hanya terjadi pada Dahlan, Nur Pamudji yang juga mantan Dirut PLN juga terseret kasus hukum. Penetapan tersangka pada Dahlan dan Nur Pamudji sudah berdampak pada kinerja PLN. Perusahaan listrik pelat merah ini menjadi takut mengambil keputusan, bahkan dana yang sudah disediakan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur listrik, tidak kunjung dicairkan.

Beberapa pekan lalu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memanggil jajaran PLN untuk rapat membahas proyek dari anggaran negara sebesar Rp 700 miliar yang belum juga dijalankan. Alasannya dari jajaran direksi hingga level bawah PLN tidak berani mengambil keputusan dan takut disalahkan di kemudian hari, seperti yang terjadi pada dua pimpinan sebelumnya.

Kondisi PLN yang traumatis, takut dikriminalisasi ini bisa berdampak negatif pada pembangunan proyek kelistrikan di Indonesia. Apalagi PLN merupakan eksekutor utama untuk proyek listrik 35 GW.