Sudirman-Rizal Beda Pendapat Soal Proyek Listrik 35.000 MW
KATADATA ? Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said tetap optimistis megaproyek listrik 35.000 Megawatt (MW) bakal bisa diwujudkan. Sikap optimisme itu untuk menepis penilaian sebelumnya dari Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli, yang menganggap megaproyek itu tidak realistis.
Selain megaproyek 35.000 MW yang baru dimulai, Sudirman meyakini proyek listrik sebesar 7.000 MW sejak masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, akan bisa rampung dan mulai beroperasi tahun ini. Sekarang ini lebih dari 50 persen dari proyek tersebut sudah mendekati tahap penyelesaian. Jadi, pemerintah bisa berharap satu per satu dari proyek listrik 7 ribu MW itu bakal diremikan tahun ini.
"Minggu depan, seharusnya (pembangkit listrik) di Sumatera Selatan diresmikan, kemudian di Bali. Di beberapa kota juga akan menyusul," katanya di Jakarta, Kamis (13/8).
Sedangkan untuk proyek listrik 35.000 MW, Sudirman menargetkan adanya penandatangan perjanjian atau Power Purchase Agreement (PPA) sebesar 10.000 MW dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) tahun ini. Sedangkan target penandatangan PPA tahun depan sebesar 15.000 MW. ?Bahkan sudah 20 persen yang terkonstruksi,? imbuhnya.
Becermin pada pencapaian tersebut, Sudirman yakin proyek pembangkit listrik 35.000 MW akan bisa diwujudkan. Adanya berbagai kendala, seperti pembebasan lahan dan perizinan yang rumit, bukan menjadi alasan untuk mengurangi target tersebut. "Tapi mencari cara bagaimana target itu terpenuhi,? tukasnya.
Sebelumnya, saat acara serah terima jabatan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli menganggap proyek listrik 35.000 MW tersebut tidak realistis. Apalagi, ditambah dengan proyek listrik 7.000 MW yang hingga kini masih belum tuntas.
?Jadi totalnya 42.000 MW itu sulit dicapai dalam waktu lima tahun,? katanya. Rizal akan meminta Menteri ESDM dan Dewan Energi Nasional (DEN) untuk mengkaji ulang rencana megaproyek tersebut. ?Mana saja yang betul-betul masuk akal."
Keraguan Rizal didasarkan pada kemampuan finansial PLN untuk membiayai semua proyek tersebut. Salah satu solusinya adalah memperbesar peran swasta atau pihak asing untuk membantu pengerjaan proyek itu.
