Presiden Minta Menteri dan Menko Cari Solusi Megaproyek Listrik
KATADATA ? Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tidak akan merevisi rencana megaproyek pembangkit listrik 35 ribu Megawatt (MW). Presiden menegaskan hal ini untuk menanggapi penilaian Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli bahwa megaproyek tersebut tidak realistis.
Jokowi mengakui memang banyak pihak yang menganggap megaproyek tersebut terlalu ambisius. Namun, dia tidak terpengaruh dengan anggapan itu karena pasokan listrik merupakan kebutuhan masyarakat. Bahkan, setiap kali ke daerah, Jokowi selalu mendapat keluhan masyarakat mengenai aliran listrik yang kerap mati. ?Target pembangunan (pembangkit listrik) 35 ribu MW sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,? katanya di Jakarta, Rabu (19/8).
Selanjutnya, jika ada kendala dalam proses pembangunannya maka tugas pemerintah untuk mencarikan solusi sehingga proyek tersebut bisa berjalan. ?Tugasnya menteri dan menko untuk mencarikan solusi, mencari jalan keluar, setiap masalah yang dihadapi oleh investor,? tukas Jokowi. Bahkan, dia mengklaim, Presiden juga dapat membantu mencarikan solusi permasalahan.
Jokowi mencontohkan, perannya dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menyelesaikan persoalan yang membelit proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang di Jawa Tengah. Selama empat tahun terakhir, proyek pembangkit berkapasitas 2.000 MW itu terhambat oleh pembebasan lahan dan isu lingkungan. Setelah Presiden dan Wapres turun tangan, tak lama lagi akan dilangsungkan peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek tersebut. (Baca: Proyek PLTU Batang Ditargetkan Siap dalam Sebulan)
Karena itulah, Jokowi tetap optimistis pemerintah dapat merealisasikan proyek listrik 35 ribu MW. ?Kalau mau target yang gampang, target 5.000 MW saja pasti tercapai. Tapi, kalau saya kan tidak mau,? tukasnya.
Sebelumnya, saat acara serah terima jabatan Menko Maritim yang baru, Kamis pekan lalu (13/8), Rizal Ramli menganggap proyek listrik 35.000 MW tersebut tidak realistis. Apalagi, ditambah dengan proyek listrik 7.000 MW di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang hingga kini masih belum tuntas. ?Jadi totalnya 42.000 MW itu sulit dicapai dalam waktu lima tahun,? katanya.
Rizal akan meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dan Dewan Energi Nasional (DEN) untuk mengkaji ulang rencana megaproyek tersebut. ?Mana saja yang betul-betul masuk akal." (Baca: Sudirman-Rizal Beda Pendapat Soal Proyek Listrik 35.000 MW)
Pernyataan Rizal itu memantik pro dan kontra di internal pemerintahan. Sudirman yakin proyek pembangkit listrik 35.000 MW akan bisa diwujudkan. Adanya berbagai kendala, seperti pembebasan lahan dan perizinan yang rumit, bukan menjadi alasan untuk mengurangi target tersebut. "Tapi mencari cara bagaimana target itu terpenuhi,? katanya.
Sedangkan Jusuf Kalla menilai Rizal tidak paham tentang proyek pembangkit listrik itu. Meski tak masuk akal, kata Wakil Presiden, menteri harus punya banyak akal untuk merealisasikannya. Pernyataan tersebut kembali dibalas oleh Rizal. Ia ?menantang? Jusuf Kalla untuk mendiskusikan persoalan itu di depan publik.
Namun, Jokowi enggan menanggapi perdebatan di antara menteri dan wakil presiden tersebut. ?Kalau urusan seperti itu, saya tidak akan jawab. Urusan saya, urusan bekerja untuk menyelesaikan masalah,? tandasnya.
