Pemerintah Siapkan Lahan untuk Bangun 4 Kilang Minyak Baru

KATADATA ? Pemerintah berencana membangun empat kilang di dalam negeri mulai tahun depan. Untuk merealisasikan rencana ini, pemerintah akan menyiapkan lahan untuk kilang tersebut di empat lokasi berbeda.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) I.G.N. Wiratmaja Puja mengatakan kilang berkapasitas total 668 ribu barel per hari ini akan dibangun di Bontang (Kalimantan Timur), Jawa Timur, Jawa Barat, dan Aceh. Sedangkan total investasi untuk empat kilang dan fasilitas pengolahan produk turunannya dalam 10 tahun, mencapai US$ 23,6 miliar.

Untuk menjamin penyediaan lahan kilang tersebut, pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) pelaksanaan pembangunan kilang minyak dalam negeri. Perpres yang akan diterbitkan bulan ini, merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi pemerintah.

Perpres ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri dengan harga murah. Dalam perpres ini pemerintah menugaskan pembangunan kilang minyak termasuk produk turunannya kepada Pertamina, yang didukung anggaran negara.

Dalam perpres ini, kata Wiratmaja, pembangunan kilang menggunakan skema kerjasama pemerintah dan swasta (KPS). Pertamina akan bertindak sebagai offtaker atau pihak yang membeli minyak dari hasil kilang dan produk turunannya.

Agar swasta tertarik, pemerintah juga akan memberikan insentif pajak seperti tax holiday, tax allowance, serta pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dan bea masuk. "Sudah banyak negara dan perusahaan besar yang meminta dan sudah mengirim surat kepada Kementerian ESDM, bahkan Presiden," ujar dia.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Tumiran mengatakan pembangunan infrastruktur kilang merupakan kebutuhan untuk ketahanan energi nasional. Saat ini kilang yang ada di dalam negeri, kapasitasnya hanya 900 ribu barel per hari. Sementara kebutuhannya sudah mencapai 1,6 juta barel per hari.

Pembangunan kilang akan menghemat pengeluaran negara, menambah pendapatan, dan membuka lapangan pekerjaan yang luas. ?Memang harganya (investasi memabangun kilang) mahal. Tetapi untuk konsep ketahanan dan kemandirian energi, kilang harus dibangun," ujar Tumiran.

Anggota Komisi VII DPR Harry Purnomo mengatakan pembangunan kilang membutuhkan waktu yang cukup lama. Ini hanya bisa menjadi solusi jangka panjang untuk ketahanan energi nasional. Seharusnya pemerintah juga memikirkan solusi jangka pendeknya.

Dia menyarankan agar Pertamina juga dapat membeli kilang di luar negeri. Pemerintah bisa membantu Pertamina mengakuisisi beberapa kilang di luar negeri, meski tidak 100 persen. Hasil kilang ini digunakan untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Sementara hasil produksi minyak nasional masih bisa disimpan untuk kebutuhan mendatang.

?Katakanlah kita beli empat kilang di Singapura, dengan kepemilikan masing-masing 10 persen sahamnya. 40 persen kita sudah aman dan akan memotong praktik yang dilakukan mafia migas,? ujar Harry.