Penggantian Biaya LRT Dibayarkan Bertahap Mulai 2017

KATADATA ? Pemerintah akan melakukan pembayaran penggantian biaya pembangunan kereta ringan atau light rail transit (LRT) yang dikerjakan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk dilakukan secara bertahap. Paling cepat pembayaran akan dilakukan pada 2017 melalui alokasi anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Hermanto Dwiatmoko mengatakan, pembayaran akan dilakukan dalam dua tahap, yakni dalam APBN 2017 dan 2018. Namun pembayaran baru bisa dilakukan setelah ada audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

?Bukan selesai langsung dibayar. Mengenai berapanya, kami lihat nanti perkembangannya oleh BPKP,? kata dia kepada Katadata Senin (14/9) lalu.

Proyek LRT merupakan penugasan pemerintah kepada Adhi Karya yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpes) Nomor 98 tahun 2015. Di dalam Perpres tersebut, perusahaan pelat merah itu ditugaskan untuk membangun prasarana berupa: jalur, termasuk konstruksi jalur layang; stasiun; dan fasilitas operasi kereta ringan.

Selain dari penyertaan modal negara (PMN), Adhi Karya diperbolehkan mencari pendanaan lain. Nantinya, pemerintah akan mengganti biaya pembangunan prasarana tersebut yang diambil dari alokasi anggaran Kemenhub.

Ada dua tahap pembangunan LRT yang dikerjakan Adhi Karya dengan jarak sepanjang 83,6 kilometer (km). Tahap I meliputi ruas Cibubur-Cawang, Bekasi Timur-Cawang, Cawang-Dukuh Atas sepanjang 42,1 km. Total biaya pembangunan tahap I ini mencapai Rp 23,8 triliun. Sedangkan pada tahap II terdiri dari Cibubur-Bogor, Dukuh Atas-Palmerah-Senayan, dan Palmerah-Grogol dengan panjang 41,5 km.

Sekretaris Perusahaan  Adhi Karya Ki Syahgolang Permata mengatakan, perseroan masih optimstis dapat membiayai proyek LRT ini. Pada Juni lalu, perseroan telah mendapatkan dana PMN sebesar Rp 1,4 triliun. Dengan adanya tambahan modal itu, Adhi Karya akan menggelar penerbitan saham baru (rights issue) dengan target dana Rp 2,7 triliun.

?Ada lah (sumber pembiayaan lainnya). Mungkin bisa saja perbankan atau pinjaman lainnya tapi yang penting Rp 2,7 triliun ini sebagai ekuitas awal kami masuk dulu,? kata dia saat dihubungi Katadata.

Namun Syahgolang belum bisa menyebut dari mana saja sumber pembiayaan lainnya untuk saat ini. Menurutnya, perseroan baru akan membicarakan sumber alternatif pendanaan lainnya setelah rights issue selesai dilakukan. Rencananya, perseroan baru akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 22 September mendatang.

?Yang pasti posturnya harus 30 equity kami dan 70 persen itu loan,? katanya.