Cegah PHK, Pemerintah Bentuk Tim Khusus Pengaduan Investasi
KATADATA - Pemerintah akan membentuk desk khusus investasi di bidang pertekstilan dan juga alas kaki (sepatu). Desk khusus ini akan memfasilitasi investor di kedua sektor tersebut, terutama dalam mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat perlambatan ekonomi saat ini.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani akan menjadi koordinator tim yang mulai aktif pada 9 Oktober ini. Anggotanya terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, dan juga Kementerian Perdagangan. Selain itu tim ini juga berisikan dua asosiasi terkait, yakni Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), dan juga Asosiasi Persepatuan Indonesia (APRISINDO).
"Jadi investor alas kaki dan tekstil apabila ingin melakukan PHK datang dulu ke kami," kata Franky saat memberikan keterangan pers di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (2/10).
Tim lintas kementerian ini akan memberikan dukungan teknis, seperti keringanan pajak, tarif listrik, bahan bakar, hingga keringanan kredit dari perbankan BUMN. Dukungan ini baru dapat dilakukan setelah perusahaan tekstil dan sepatu melapor kepada desk khusus tersebut. Misalnya, pengusaha mengalami tagihan listrik yang besar saat produksinya turun. Desk khusus akan membicarakannya kepada PLN untuk memberi keringanan, seperti mencicil pembayaran selama 6-12 bulan.
Franky menjelaskan ketika ada laporan, desk khusus ini akan memverikasi terlebih dahulu beban perusahaan dan data terkait pekerja. Ini untuk memastikan apakah si perusahaan tersebut layak mendapat keringanan atau tidak. "Jadi kalau mereka sekedar mengeluh tanpa data yang jelas, tidak akan bisa kami mintakan keringanan," kata Franky.
