Bank Pembangunan Islam Beri Utang Rp 68 Triliun untuk Infrastruktur
KATADATA - Dukungan lembaga keuangan internasional terhadap proyek infrastruktur di Indonesia terus mengalir. Islamic Development Bank (IDB) atau Bank Pembangunan Islam menawarkan pinjaman senilai US$ 5 miliar atau setara Rp 68 triliun dengan jangka waktu tiga tahun.
Direktur Departemen Investasi IDB Mohamed Hedi Mejai mengatakan, pinjaman ini khusus untuk membiayai pembangunan infrastruktur di Indonesia. “IDB telah menandatangani dokumen baru dengan Indonesia, ada komitmen pembiayaan US$ 5 miliar,” katanya saat konferensi pers konferensi IDB bertajuk “Infrastructure Financing: The Unleashed Potential of Islamic Finance” di Jakarta, Kamis (12/11).
Bantuan ini merupakan bagian dari program kemitraan strategis negara-negara anggota Member Country Partnership Strategy (MCPS) IDB. Pertama kali, IDB telah meneken komitmen pinjaman sebesar US$ 2,5 miliar untuk pemerintah Indonesia. Namun, selama periode 2011-2014, pinjaman yang terserap masih US$ 1,9 miliar. Meski begitu, IDB malah berencana meningkatkan komitmen pinjamannya menjadi hingga US$ 5 miliar. Alasannya, Indonesia membutuhkan pendanaan dalam jumlah besar untuk membiayai pembangunan infrastruktur.
Menurut Mohamed, penambahan komitmen pinjaman itu merupakan buah dari kunjungan Presiden Joko Widodo ke Arab Saudi beberapa bulan lalu. “Kami meningkatkan dasar alokasi program MCPS di sejumlah negara. Bagi Indonesia, dari US$ 2 miliar menjadi lebih dari US$ 5 miliar,” katanya.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pembiyaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, IDB memberikan pinjaman tahun ini senilai Rp 2,9 triliun. Dari jumlah tersebut, yang sudah terserap per September lalu sekitar Rp 1,08 triliun.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad berharap adanya wadah untuk mendukung pembiayaan infrastruktur. Apalagi, peran perbankan syariah untuk pendanaan infrastruktur selama ini masih minim. Untuk itu, OJK menerbitkan peta jalan yang merangkum beberapa strategi pengembangan industri keuangan syariah periode 2015-2019. Utamanya untuk meningkatkan pasang pasar berbagai produk keuangan syariah.
Di sisi lain, Muliaman mengakui masih banyak kendala yang dihadapi perbankan syariah kalau masuk dalam pembiayaan infrastuktur. “Di acara ini kami semua berkumpul untuk mencarikan solusi tepat atas apa yang sedang dihadapi oleh perbankan,” katanya.
