Bankir Menilai Penurunan GWM Belum Ampuh Memacu Kredit
KATADATA - Kebijakan Bank Indonesia (BI) menurunkan batasan Giro Wajib Minimum (GWM) Primer untuk memacu penyaluran kredit perbankan belum tentu membuahkan hasil. Sementara di sisi lain, bank sentral belum bersedia menurunkan suku bunga acuan BI rate karena masih khawatir terhadap risiko gejolak pasar global.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nelson Tampubolon menilai, langkah BI menurunkan batasan GWM sebesar 0,5 persen memang memberi kelonggaran likuiditas bagi perbankan. Dengan begitu, bank dapat menyalurkan kredit yang lebih banyak. Persoalannya, para pelaku usaha saat ini cenderung menahan diri untuk ekspansi di tengah kondisi perlambatan ekonomi. Alhasil, kebijakan penurunan batasan GWM itu tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan kredit.
“Masalahnya, sebenarnya lebih banyak di sektor riil. Apakah demand-nya sudah meningkat,” kata Nelson kepada Katadata, Rabu (18/11).
Para bankir juga mempunyai pandangan yang sama. Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) Asmawi Syam menilai kebijakan terbaru BI tersebut akan menambah likuiditas perbankan. “Penambahan likuiditas ini akan mengurangi minat perbankan mengejar DPK (dana pihak ketiga) dalam bentuk menaikkan bunga deposito,” katanya. Dengan menahan bunga deposito, berarti biaya yang dikeluarkan bank untuk memupuk DPK alias biaya dana (cost of fund) bakal berkurang.
Sebagai gambaran, total DPK BRI saat ini sebesar Rp 500 triliun. Dengan penurunan batasan GWM sebesar 0,5 persen berarti biaya dana yang bisa dihemat bank pelat merah ini mencapai Rp 2,5 triliun. Sayangnya, menurut Asmawi, permintaan kredit di sektor riil memang masih rendah sehingga kredit perbankan belum tentu terserap sepenuhnya. “Demand perbankan tergantung sektor riil,” imbuhnya. Alhasil, kemungkinan besar likuiditas yang berlebih tersebut akan digunakan untuk membeli Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
