Rizal Ramli: Polemik Sudirman Bisa Seret Bos Freeport
KATADATA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli menganggap polemik Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat seperti sinetron. Menurutnya, para tokoh orang yang berseteru tersebut merupakan geng yang kadang bersahabat, bersekongkol, tapi di kesempatan yang lain bertengkar.
Jika masalah Freeport dibuka secara terang-benderang, kata Rizal, petinggi Freeport juga akan ikut terseret. Sebab, saat perpanjangan kontrak pada 1980-an, terjadi persekongkolan antara petinggi Freeport James R. Moffet dengan pejabat Indonesia. “Semakin terbuka, semakin bagus buat Indonesia,” kata Rizal usai memberikan kata sambutan pada acara CORE, di Jakarta, Rabu, 18 November 2015. (Baca juga: Tiga Orang di Balik Rekaman Skenario Kontrak Freeport).
Belajar dari masa lalu tersebut, menurut Rizal, saat ini menjadi momen yang tepat untuk memperbaikinya. Jika dulu Indonesia dirugikan dengan royalti yang kecil, dalam negosiasi kali Indonesia harus mebdapat lebih tinggi. (Baca pula: Peran Luhut dalam Transkrip Rekaman Kontrak Freeport).
Selain itu, Freeport mesti mengurus limbah produksi dengan baik. Begitu pula bila hendak melakukan divestasi harus menguntungkan Indonesia. Perusahaan asal Amerika itu juga dituntut merealisasikan pembangun pabrik pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara. “Seandainya Freepot ngotot tidak mau memenuhinya, kembalikan Kontrak Karyanya,” ujar dia.
Dalam pandangannya, Indonesia tidak akan rugi jika Freeport tidak mengelola tambang emas di Papua tersebut. Jika cadangan emas di Gresberg yang jumlahnya sekitar 16 juta kilogram masuk dalam cadangan emas di Bank Indonesia, rupiah bisa menguat sampai Rp 2.000 per dolar Amerika.
Sebetulnya, Rizal juga sempat berseteru dengan Sudirman. Hal ini berawal ketika terbetik kabar Freeport mendapat angin segar bahwa kontraknya akan diperpanjang. Sebagai pegangan adalah surat Sudirman Said yang membuka kemungkinan negosiasi bisa dipercepat 10 tahun sebelum masa kontrak selesai pada 2021.
Mendengar informasi tersebut, Rizal mencak-mencak. Dia menilai Sudirman keblinger menjanjikan perpanjangan kontrak Freeport. Padahal, bila mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, semestinya renegosiasi baru bisa dilaksanakan dua tahun sebelum kontrak usai. Dengan demikian, pembahasan perpanjangan kontrak Freeport paling cepat pada 2019.
Setelah pernyataan tersebut, beberapa kali Rizal masih sempat menyindir Sudirman. Langkah tersebut membuat daftar “cek-cok” kedua pembantu Presiden ini makin panjang. Misalnya, mereka pun berselisih dalam kasus pengembangan Blok Masela, antara memilih membangun fasilitas di darat (onshore) dan fasilitas pengolahan gas terapung (FLNG).
