Tenggat Akhir Tahun, Konsultan Blok Masela Belum Teken Kontrak
KATADATA - Poten and Partners belum bisa menjalankan tugasnya yaitu mengkaji rencana pengembangan atau plan of development (PoD) Blok Masela. Pasalnya, konsultan independen bertaraf internasional tersebut hingga kini belum meneken kontrak perjanjiannya. Padahal, pemerintah menargetkan kajian pengembangan blok minyak dan gas bumi di Laut Arafura, Maluku itu rampung sebelujm akhir 2015.
Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) Amien Sunaryadi mengungkapkan, Poten and Partners sampai saat ini belum mendapatkan kontrak dari pemerintah karena adanya perbedaan bahasa dalam kontrak. Perusahaan konsultan komersial dengan spesialisasi dalam energi dan industri transportasi laut yang memiliki kantor di tujuh kota di seluruh dunia ini menginginkan kontrak tersebut berbahasa Inggris.
"Karena kita standar bahasa Indonesia, dia (Poten and Partners) kan bahasa Inggris. Substansinya sudah oke, tapi draf kontraknya masih diliat orang legal-nya," kata Amien di Jakarta, Rabu (25/11). Ia pun berharap, penandatanganan kontrak konsultan independen tersebut bisa dilakukan Kamis besok (26/11).
Demi mengejar tenggat waktu pada akhir tahun ini, menurut Amien, Poten and Partners akan menambah tenaga kerjanya untuk merampungkan hasil kajiannya. Berdasarkan rekam jejaknya selama ini, Amien pun yakin konsultan internasional tersebut mampu bekerja tepat waktu. Apalagi, setelah kontraknya diteken, pemerintah akan langsung memasok dan melengkapi data yang dibutuhkan untuk membuat kajian pengembangan Blok Masela itu.
Meski belum meneken kontrak dan hingga kini belum bisa bekerja, Amien optimistis Poten and Partners tidak akan terlambat memberikan rekomendasinya kepada pemerintah. Rekomendasi itu ditargetkan bakal diserahkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) paling lambat 25 Desember mendatang. Dengan begitu, pemerintah melalui Kementerian ESDM bisa menentukan skema pengembangan Blok Masela, antara menggunakan skema darat (onshore) atau fasilitas terapung gas (FLNG) di laut.
(Baca: Pemerintah Tunjuk Poten and Partners Jadi Konsultan Blok Masela)
Di sisi lain, Amien sangat yakin hasil tim konsultan internasional itu akan independen sehingga pemerintah dapat segera memutuskan skema pengembangan Blok Masela. Sekadar informasi, SKK Migas sebenarnya telah menyetujui proposal revisi PoD Blok Masela yang diajukan Inpex Masela pada 10 September lalu. PoD itu memuat rencana pengembangan blok menggunakan FLNG yang berkapasitas 7,5 juta metrik ton per tahun (mtpa).
Namun, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli meminta Kementerian ESDM dan SKK Migas meninjau ulang PoD tersebut. Ketimbang membangun FLNG, lebih menguntungkan jika membangun jaringan pipa sepanjang sekitar 600 kilometer untuk mengalirkan gas dari Blok Masela ke Kepulauan Aru di Maluku. Selain investasinya lebih murah, skema itu akan mendatangkan efek berantai berupa pengembangan wilayah Aru dan industri di dalam negeri.
(Baca: Kajian Pengembangan Blok Masela Berdasarkan Enam Aspek)
Untuk menyudahi perdebatan, Menteri ESDM Sudirman Said menggunakan konsultan independen untuk mengkaji ulang PoD Blok Masela. Awal November lalu, Poten terpilih sebagai konsultan independen dengan menyisihkan 11 kandidat lainnya karena mengajukan harga penawaran terendah. Sedangkan menurut sumber Katadata, Poten dipilih karena telah mengantongi data LNG Arun, Tangguh dan Bontang yang mendalam dan komprehensif dibandingkan kandidat lain.
Selanjutnya, Poten akan melakukan kajian yang meliputi enam faktor penilaian, baik untuk pengembangan dengan skema onshore maupun FLNG. Pertama, aspek kelayakan secara teknologi. Kedua, aspek kelayakan secara ekonomi, seperti belanja modal atau capital expenditure (capex) dan belanja operasi atau operational expenditure (opex). Ketiga adalah apsek risiko dari masing-masing dua skema tersebut.
Keempat, efek berantai dari proyek pengembangan Blok Masela itu. Kelima, pembangunan kawasan yang terdampak dengan adanya proyek Masela. Keenam, jangka waktu dari dua skema pengembangan tersebut.
