Jokowi: Paket Kebijakan untuk Cari Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru

KATADATA - Pemerintah akan meluncurkan paket kebijakan ekonomi secara konsisten. Tujuannya adalah menghilangkan hambatan-hambatan dalam berinvestasi melalui deregulasi peraturan dan perizinan. Selain itu, paket kebijakan bertujuan mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru.

“(Jumlah) izin sampai ribuan, yang menghambat kecepatan pengambilan keputusan. Itu tugas menteri membuat semua (perizinan) mudah dan simpel,” kata Presiden Joko Widodo saat berpidato dalam acara Kompas 100 CEO Forum di Jakarta, Kamis  sore (26/11). Karena itulah, paket kebijakan ekonomi jilid ketujuh akan kembali diumumkan pemerintah pada awal bulan depan. Pengumuman paket kebijakan ini sempat tertunda sejak dua pekan lalu karena pemerintah masih mengevaluasi pencapaian semua paket yang sudah dirilis sebelumnya sejak awal September lalu.

Presiden menambahkan, semua paket kebijakan itu juga bertujuan mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru. Salah satunya adalah sektor manufaktur yang berbasiskan sumber daya alam (SDA) dan usaha kecil-menengah. Pasalnya, berkaca dari pengalaman sebelumnya, ketika booming minyak atau kayu beberapa waktu silam, misalnya, pemerintah tidak membangun pondasinya. Alhasil, pertumbuhannya tidak berkesinambungan.

Melalui paket kebijakan ekonomi, pemerintah ingin mendorong hilirisasi industri agar sumber daya alam yang sebelumnya diekspor tersebut dapat diolah di dalam negeri untuk memperoleh nilai tambah. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro juga menyatakan, pemerintah memang ingin mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru. Salah satunya, manufaktur berbasis sumber daya alam (SDA) seperti mendirikan pabrik baja tahan karat (stainless steel) aluminium, turunan sawit ataupun karet. Untuk mendorong industri manufaktur itulah, pemerintah mengeluarkan berbagai insentif, seperti kemudahan pajak.

Namun, untuk mendapatkan sumber pertumbuhan ekonomi baru tersebut membutuhkan waktu. Sementara, saat ini terjadi perlambatan ekonomi. Atas dasar itu pula, pemerintah mendorong percepatan belanja pemerintah dalam bentuk pembangunan proyek-proyek infrastruktur. Dengan begitu, dampaknya bisa dirasakan sekarang dan jangka panjang. “Untuk menahan perlambatan ekonomi, government spending (belanja pemerintah) harus masuk,” katanya.

Di sisi lain, Bambang meminta perbankan tidak merayu pemerintah daerah untuk menyimpan dananya di bank dengan iming-iming bunga tinggi. Padahal, kalau dana tersebut digunakan untuk pembangunan, maka secara tidak langsung dapat mendorong daya beli masyarakat. “Buat anda (perbankan) enak dapat dana murah. Buat rakyat itu masalah,” katanya.

Sekretaris Menteri Koordinator Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo pernah mengatakan, paket jilid VII akan mencakup dua hingga tiga poin. Salah satunya mengenai insentif pengurangan pajak (tax allowance) bagi industri padat karya. Pemerintah sebenarnya telah memasukkan fasilitas pengurangan pajak ini dalam paket jilid I, II, dan IV. Namun, insentif pajak dalam paket terbaru ini akan fokus diberikan kepada industri padat karya yang mengacu kepada jumlah tenaga kerjanya.

Adapun sejumlah kebijakan lain batal dimasukkan dalam paket jilid VII. Antara lain, mengenai dana desa, insentif untuk memacu sektor usaha peternakan sapi, dan insentif PPh Pasal 21. Lukita mengatakan, pemerintah masih mengkaji mengenai kebijakan dana desa. Sedangkan insentif PPh 21 untuk karyawan masih didiskusikan dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).