Bangun Infrastruktur, Pemerintah Percepat Utang Rp 63 Triliun
KATADATA - Kementerian Keuangan menyiapkan utang lebih awal atau pre-funding alias ijon sekitar Rp 63 triliun. Uang sebesar itu untuk membiayai pembangunan infrastruktur awal 2016. Sumber dana berasal dari penerbitan Surat Utang Negara (SUN) atau obligasi berbentuk valuta asing US$ 3,5 miliar atau Rp 48 triliun dan matang uang domestik senilai Rp 14 triliun.
Kebijakan pre-funding ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 yakni menerbitkan SUN pada akhir 2015. Tujuannya, untuk menjamin ketersediaan pendanaan pada awal tahun anggaran 2016. Untuk itu, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan menerbitkan obligasi global berdenominasi dolar Amerika Serikat ini pada awal bulan lalu. (Baca juga: Utang Luar Negeri Tahan Penurunan Cadangan Devisa Akhir Tahun).
Selain itu menerbitkan dua obligasi domestik yakni FR0070 dan FR0046 masing-masing Rp 7 triliun. Lalu ditambah sukuk sebesar Rp 1 triliun melalui private placement. “Itu total pre-funding yang kami lakukan Rp 63,5 triliun. Dengan begitu, tidak akan kesulitan kebutuhan pembiayaan negara,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Robert Pakpahan di kantornya, Jakarta, Senin, 4 Januari 2016.
Di sisi lain, dengan percepatan utang ini, Kementerian Keuangan belum berencana menambah pinjaman siaga atau stand by loan baru. Robert menilai penerimaan pajak akan membaik tahun ini.
Menurut dia, sebetulnya kredibilitas pemerintah dalam menerbitkan utang dinilai baik sehingga minat investor tetap tinggi. Karena itu, walau belum ada program menambah pinjaman siaga, pemerintah tetap menjajaki pinjaman multilateral dan bilateral karena dianggap lebih murah. Saat ini rasio utang pemerintah masih aman di level 27 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
