Inpex Desak Pemerintah Segera Putuskan Blok Masela
KATADATA - Perusahaan minyak dan gas bumi (migas) asal Jepang Inpex Corporation mendesak pemerintah segera memutuskan skema pengembangan Blok Masela. Selaku kontraktor blok migas di Laut Arafura tersebut, Inpex sangat berharap [pemerintah membuat keputusan yang terbaik bagi semua pihak.
Manajer Communication and Relation Inpex Usman Slamet mengatakan, pihaknya sangat menghargai upaya pemerintah dalam membahas skema terbaik untuk untuk pengembangan Blok Masela. Namun, dia berharap pemerintah tidak terlalu lama melakukan kajian dan mengambil keputusannya. “Kami sangat mengharapkan tentunya ada keputusan secepatnya,” kata dia kepada Katadata, Jumat (8/1).
Usman mengaku, hingga saat ini belum mendapat undangan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas rencana pengembangan Blok Masela. Jadi, manajemen Inpex tidak mau berspekulasi saat ini mengenai keputusan yang akan diambil Presiden, termasuk jika keputusan itu berbeda dari proposal yang sebelumnya diajukan Inpex. “Belum ada pembahasan. Kita tunggu POD atau plan of development (rencana pengembangan wilayah) dululah,” tukasnya.
(Baca : Pemerintah Siapkan Badan Otoritas Kawasan Industri di Blok Masela)
Sekadar informasi, Inpex telah mengajukan proposal pengembangan Blok Masela ke Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) pada awal September lalu. Dalam proposal itu, Inpex mengajukan skema pengembangan blok secara offshore dengan menggunakan kilang terapung gas alam cair (FLNG) di laut.
Selain itu, ada sejumlah revisi dari proposal yang sudah diajukan sebelumnya. Dalam proposal PoD pertama pada 2010 lalu, cadangan terbukti Blok Masela hanya 6,05 triliun kaki kubik (tcf) dan kapasitas FLNG 2,5 juta ton per tahun selama 30 tahun. Adapun produksi gas hanya 400 mmscfd, dan kondensat 8.100 barel per hari (bph). Blok ini diperkirakan akan berproduksi pada 2019.
(Baca : Pemerintah Diminta Utamakan Efek Berantai di Blok Masela)
Namun, Inpex merevisi proposal tersebut dengan mengajukan cadangan terbukti sebesar 10,73 juta kaki kubik (tcf). Otomatis, kapasitas FLNG meningkat menjadi 7,4 juta ton per tahun selama 24 tahun. Produksi gas juga meningkat menjadi 1.200 mmscfd dan kondensat 24.460 bph. Dalam proposal baru ini, Blok Masela baru mulai berproduksi tahun 2023.
SKK Migas telah menyetujui revisi proposal PoD tersebut, dan kemudian disampaikan ke Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said. Semula, keputusannya akan dikeluarkan pada 10 Oktober 2015. Namun, sebelum keputusan tersebut diambil, rekomendasi FLNG itu ditentang oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli. Ketimbang menggunakan skema FLNG, dia mengusulkan skema pembangunan kilang di darat (onshore). Alasannya, skema darat bisa memberikan efek berantai bagi perekonomian, khususnya di sekitar daerah operasi Blok Masela.
(Baca : SKK Migas Izinkan Inpex Tambah Kapasitas Kilang LNG di Blok Masela)
Belakangan, Menteri ESDM akhirnya mengambil jalan tengah dengan memakai jasa konsultan independen Poten and Partner untuk mengkaji pengembangan blok tersebut. Setelah mengkaji selama satu bulan, Poten and Partners menilai skema terbaik pengembangan Blok Masela adalah FLNG.
Namun, ketika hasil kajian tersebut dibahas dalam rapat kabinet terbatas yang dipimpin oleh Presiden dan dihadiri sejumlah menteri, termasuk Menteri ESDM dan Menko Maritim, akhir Desember lalu, terjadi beda pendapat untuk mengambil keputusan. Sedangkan Jokowi menekankan agar pengembangan Blok Masela mendatangkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Meski begitu, sebelum mengambil keputusan final, Jokowi berencana memanggil manajemen Inpex .
