Menteri Rini Minta Danareksa dan Mandiri Hitung Saham Freeport
KATADATA - Divestasi saham PT Freeport Indonesia membuat pemerintah bekerja maraton dalam sepekan ini. Setelah anak perusahaaan Freeport MacMoran itu menawarkan 10,64 persen senilai US$ 1,7 miliar atau sekitar Rp 23, triliun sehari sebelum bom Sarinah pada Kamis pekan lalu, hampir setiap hari beberapa kementerian ekonomi menggelar rapat.
Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno memastikan pemerintah akan mengambil saham tersebut. Walau belum pasti memakai uang negara, dia sudah memastikan empat BUMN yang akan membelinya. Hanya saja, Rini menyatakan harga saham yang ditawarkan PT Freeport terlalu mahal. Untuk itu, aia meminta badan sekuritas lembaga keuangan untuk mengevaluasi harga penawaran saham tambang emas terbesar di Indonesia itu.
“Kami minta masukan dari Danareksa, juga Mandiri Sekuritas, sebetulnya nilainya bagaimana,” kata Rini dalam konferensi pers kinerja dan target Kementerian BUMN 2016 di Gedung BUMN Jakarta, Selasa, 19 Januari 2016. “Agar menemukan harga terbaik untuk dibeli BUMN.” (Baca: Kementerian BUMN Pastikan Ambil Saham Freeport).
Agar jelas perhitungannya, dia ingin tahu tahu indikator yang dipakai PT Freeport dalam menetapkan saham divestasinya, apakah berdasarkan valuasi aset di Freeport atau nilai dari cadangan kandungan tembaga dan emas yang ada di perut tambang Grassberg. “Kalau mereka menghitung memakai reserve tambangnya, kita lihat sekarang harga tambang lagi jatuh dan sangat banyak yang turun. Jadi terlalu tinggi harganya,” ujar Rini.
Selagi harganya masih mahal maka BUMN belum akan membeli saham tersebut. Namun, Rini merasa perusahaan pelat merah perlu menguasai wilayah tambang kelas dunia itu agar ekspansi wilayah penguasaan BUMN semakin luas. Dengan demikian perusahaan negara akan terlibat dalam lingkup manajemen Freeport.
Selain Kementerian BUMN, pembahasan intensif juga dilakukan Kementerian Keuangan. Tiga hari terakhir mereka menggelar rapat membahasnya. Di sisi lain, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro juga masih menunggu arahan dari Presiden Joko Widodo dan masukan kementerian terkait. Jika diputuskan menggunakan anggaran pemerintah, akan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016.
“Bukan masalah punya uang atau tidak. Di APBN (2016 yang dibahas) Oktober kemarin belum dianggarkan. Kalau kami putuskan beli pakai APBN, ya nanti kami masukan,” kata Bambang di Jakarta, awal pekan ini. (Baca juga: Freeport Akan Lepas 10 Persen Saham Senilai Rp 23,5 Triliun).
Sementara itu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Sonny Loho menambahkan rapat pemmembahasan divestasi saham Freeport di instansinya belum mencapai kesepakatan mengenai skenario pembelian divestasi tersebut. Yang pasti, salah satu pertimbangan utamanya menyangkut harga saham.
