Kementerian PUPR Tambah Anggaran untuk Lahan Tol Rp 2,9 Triliun
KATADATA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menganggarkan tambahan dana untuk membebaskan lahan proyek tol sebesar Rp 2,9 triliun. Hal tersebut menyusul habisnya dana pembebasan lahan dan dikhawatirkan dapat menghambat pembangunan proyek tol.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna mengatakan tambahan dana pembebasan lahan akan diambil dari anggaran BPJT. Sumber lainnya dari sisa lelang Direktorat Jenderal Bina Marga yang tidak terserap sebesar Rp 500 miliar.
"Anggarannya dari kami itu rencananya. Sambil nanti dilihat apa lagi (sumber dana) yang bisa digunakan," kata Herry saat berbincang di kantornya, Jakarta, Jumat (4/3). Untuk diketahui Badan Layanan Umum (BLU) ini berfungsi sebagai pengelola dana bergulir untuk ganti rugi lahan yang nantinya dikembalikan oleh badan usaha.
(Baca: Pangkas Anggaran, Pemerintah Tambah Alokasi Dana untuk Lahan)
Data BPJT mencatat total kebutuhan dana pembebasan lahan untuk membangun proyek tol hingga 2019 mencapai Rp 55 triliun. Tahun lalu, Kementerian PUPR telah mencairkan dana untuk kebutuhan tersebut sebesar Rp 17 triliun, sehingga masih kurang Rp 38 triliun lagi. Kekurangan dana pembebasan lahan ini diantaranya untuk untuk Trans Jawa sebesar Rp 5,1 triliun, Trans Sumatera sebesar Rp 1,9 triliun, untuk proyek tol di Jabodetabek sebesar Rp 21,8 triliun, dan non-Trans Jawa sebesar Rp 8,8 triliun.
Saat ini pemerintah sedang mengusahakan berbagai macam hal untuk mempercepat pembebasan lahan proyek tol. Pasalnya beberapa proyek jalan tol sudah masuk proyek yang diprioritaskan oleh pemerintah. Sehingga segala macam hambatan harus diselesaikan antar kementerian dengan lebih cepat.
