Kementerian PUPR Tambah Anggaran untuk Lahan Tol Rp 2,9 Triliun
KATADATA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menganggarkan tambahan dana untuk membebaskan lahan proyek tol sebesar Rp 2,9 triliun. Hal tersebut menyusul habisnya dana pembebasan lahan dan dikhawatirkan dapat menghambat pembangunan proyek tol.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna mengatakan tambahan dana pembebasan lahan akan diambil dari anggaran BPJT. Sumber lainnya dari sisa lelang Direktorat Jenderal Bina Marga yang tidak terserap sebesar Rp 500 miliar.
"Anggarannya dari kami itu rencananya. Sambil nanti dilihat apa lagi (sumber dana) yang bisa digunakan," kata Herry saat berbincang di kantornya, Jakarta, Jumat (4/3). Untuk diketahui Badan Layanan Umum (BLU) ini berfungsi sebagai pengelola dana bergulir untuk ganti rugi lahan yang nantinya dikembalikan oleh badan usaha.
(Baca: Pangkas Anggaran, Pemerintah Tambah Alokasi Dana untuk Lahan)
Data BPJT mencatat total kebutuhan dana pembebasan lahan untuk membangun proyek tol hingga 2019 mencapai Rp 55 triliun. Tahun lalu, Kementerian PUPR telah mencairkan dana untuk kebutuhan tersebut sebesar Rp 17 triliun, sehingga masih kurang Rp 38 triliun lagi. Kekurangan dana pembebasan lahan ini diantaranya untuk untuk Trans Jawa sebesar Rp 5,1 triliun, Trans Sumatera sebesar Rp 1,9 triliun, untuk proyek tol di Jabodetabek sebesar Rp 21,8 triliun, dan non-Trans Jawa sebesar Rp 8,8 triliun.
Saat ini pemerintah sedang mengusahakan berbagai macam hal untuk mempercepat pembebasan lahan proyek tol. Pasalnya beberapa proyek jalan tol sudah masuk proyek yang diprioritaskan oleh pemerintah. Sehingga segala macam hambatan harus diselesaikan antar kementerian dengan lebih cepat.
Dalam Peraturan Presiden (perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, ada 47 proyek tol yang termasuk proyek strategis nasional. Diantaranya Tol Trans Sumatera, Tol Manado-Bitung, Tol Balikpapan-Samarinda, danTol Serang-Panimbang.
(Baca: Pemerintah Sukses Bebaskan 3,5 Ribu Hektare Lahan Tol)
Herry berharap dengan masuknya banyak proyek tol ke dalam proyek strategis maka Kementerian lain akan membantu pendanaan lahan yang sangat besar ini. Salah satu yang diharapkan membantu adalah Kementerian Keuangan yang akan mengkaji kebutuhan lahan yang sangat besar ini. "Mestinya kami tidak sendiri tapi banyak pihak yang bantu," katanya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyatakan akan menambah anggaran dana untuk pembangunan tol Trans Sumatera sekitar Rp 1,2 triliun. Dana itu akan digunakan untuk membiayai pembebasan lahan pada proyek tersebut.
Komitmen penambahan anggaran itu disampaikan Jokowi saat meninjau perkembangan pembangunan tol Trans Sumatera di Provinsi Lampung beberapa waktu lalu. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Lampung Ridho Ficardo mengeluhkan minimnya anggaran pembebasan lahan di wilayahnya. “Kami akan siapkan Rp 1,2 triliun untuk (pembebasan lahan) di Lampung,” kata Jokowi.
