Fokus Dana ESDM Tahun Depan ke Proyek Energi Terbarukan

KATADATA - Meski tahun ini baru berjalan tiga bulan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah mulai membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun depan, fokus pemerintah di sektor energi adalah pengembangan proyek energi baru terbarukan dan pembangunan infrastruktur Indonesia Timur.

Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, saat ini memang ada dua pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Pertama, mengejar ketertinggalan terutama sektor minyak dan gas bumi (migas) serta ketenagalistrikan. Kedua, mengejar target penggunaan energi terbarukan sebesar 23 persen dari total penggunaan energi pada 2025 mendatang. "Yang jelas tema besarnya adalah percepat pembangunan energi baru terbarukan. Kemudian, mengejar ketertinggalan," kata dia seusai rapat pimpinan Kementerian ESDM di Jakarta, Senin (14/3).

(Baca: Tertinggal Dari Sri Lanka, Pemerintah Genjot Energi Terbarukan)

Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, Kementerian ESDM akan mengutamakan pembangunan infrastruktur, seperti kilang ataupun pembangkit listrik di daerah yang masih tertinggal, seperti di Indonesia Timur. Meski begitu, pemerintah tidak akan menyiapkan dana untuk pembangunan kilang maupun pembangkit. Langkah yang akan dilakukan adalah mendorong regulasi yang memudahkan investor untuk berinvestasi.

Sementara untuk mempercepat pembangunan energi baru terbarukan, pemerintah akan menggunakan dana ketahanan energi (DKE). Dana ini diharapkan dapat masuk dalam APBN 2017. Pasalnya, Kementerian ESDM membutuhkan dana sekitar Rp 260 triliun untuk DKE dalam 10 tahun ke depan. “Itu sudah pasti kami usulkan, DKE masuk APBN,” ujar Sudirman. (Baca: Payung Hukum Dana Energi Ditargetkan Beres Tahun Ini)

Adanya dana ketahanan energi diharapkan dapat merangsang minat investor untuk mengembangkan energi baru terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) ataupun pembangkit lainnya. Kendala pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan selama ini, terutama di daerah perbatasan atau pulau-pulau kecil, adalah  tidak ekonomis secara bisnis. Alhasil, tidak ada investor yang berminat membangun pembangkit listrik di daerah tersebut. Selain itu, kondisi geografis, sumber daya manusia, dan pendanaan juga merupakan tantangan lain yang dihadapi.

Adanya pembangkit yang berbasis energi baru terbarukan ini otomatis dapat mengurangi defisit listrik. Mengingat masih ada 12.659 desa yang belum teraliri listrik. Dari data tersebut, 70 persennya berada di Indonesia Timur. Karena itu, peran DKE ini sangat penting. "Berapapun jumlahnya mau Rp 3 triliun, Rp 2 triliun, bahkan Rp 1 triliun akan saya terima. Yang penting mulai dialokasikan,” ujar Sudirman.

(Baca: Pemerintah Cari Solusi Pendanaan untuk Program Listrik Desa)

Dalam anggaran 2017, Sudirman juga mengusulkan supaya ada perbaikan kesejahteraan pegawai di lingkungan kementeriannya. Alasannya kewenangan dan risiko pekerjaan pegawai Kementerian ESDM begitu besar. Jika tidak ada remunerasi, dikhawatirkan terjadi pelanggaran integritas dan penyalahgunaan wewenang. Untuk merealisasikan hal tersebut, Kementerian ESDM akan melakukan penghematan dan memangkas belanja yang tidak perlu. “Untuk perbaikan penghasilan,” ujar dia.